Inilah Perkara yang Menjerat Irjen Djoko Susilo - Kompas.com

Inilah Perkara yang Menjerat Irjen Djoko Susilo

Kompas.com - 31/07/2012, 15:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menyentuh kasus dugaan korupsi di Kepolisian. Kasus korupsi pertama yang disentuh KPK, yakni kasus dugaan korupsi di proyek pengadaan simulator kendaraan roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Bagaimana kasus itu bisa mencuat? Informasi yang dihimpun Kompas.com, perkara ini bermula dari terjeratnya Bambang S Sukotjo, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI). Dia disangka melakukan penipuan dan penggelapan anggaran pengadaan simulator di Markas Korps Lantas Polri.

Pengadilan Negeri Bandung telah menghukum Bambang dengan penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Namun, di tingkat Pengadilan Tinggi Bandung, hukuman Bambang diperberat empat bulan menjadi 3 tahun dan 10 bulan.

Perkara pun melebar. Bambang mengungkap soal suap dalam proyek senilai Rp 198 ,7 miliar itu. Awalnya, PT ITI digandeng oleh perusahaan pemenang tender, yakni PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) untuk menyediakan simulator.

Diduga terjadi penggelembungan harga yang sangat besar untuk pengadaan simulator kendaraan roda dua maupun roda empat dari PT CMMA ketika dijual kepada Korlantas Polri. Pihak Bambang lalu meminta KPK mengusut dugaan mark up itu.

Hasil penyelidikan, KPK menemukan cukup bukti adanya suap kepada Inspektur Jenderal Djoko Susilo selaku Direktur Lantas Polri ketika itu. Melalui perantara, Djoko diduga menerima suap senilai Rp 2 miliar dalam proyek itu. KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka.

KPK menjerat Gubernur Akademi Kepolisian itu dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hingga saat ini, Djoko enggan berkomentar.

KPK belum bersedia menjelaskan detail perkara itu. Penyidikan masih terus dikembangkan ke pihak lain. KPK juga telah menyita berbagai dokumen yang disebut menjadi bukti aliran dana ke pejabat Korlantas Polri.

Penggeledahan yang dilakukan tim KPK di  Gedung Korlantas Polri sejak Senin (30/7/2012) malam tidak berlangsung mulus. Penyidik KPK sempat "disandera" tidak boleh pulang membawa barang bukti. Ikuti perkembangan beritanya dalam topik "KPK Geledah Gedung Korlantas Polri".

 


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorHeru Margianto
    Komentar

    Terkini Lainnya

    Pagi Ini, Dua Pemimpin Korea Berjumpa dalam Pertemuan Bersejarah

    Pagi Ini, Dua Pemimpin Korea Berjumpa dalam Pertemuan Bersejarah

    Internasional
    Terungkapnya Pencuri 14 Laptop untuk UNBK di SMP Muhammadiyah Koja...

    Terungkapnya Pencuri 14 Laptop untuk UNBK di SMP Muhammadiyah Koja...

    Megapolitan
    KPK Supervisi Enam Kasus Dugaan Korupsi di Riau

    KPK Supervisi Enam Kasus Dugaan Korupsi di Riau

    Nasional
    C-130 B Hercules, T-1301 beristirahat di Museum Dirgantara Yogyakarta

    C-130 B Hercules, T-1301 beristirahat di Museum Dirgantara Yogyakarta

    Nasional
    Moeldoko: Presiden Tidak Akan Korbankan Negara untuk Tenaga Kerja Asing

    Moeldoko: Presiden Tidak Akan Korbankan Negara untuk Tenaga Kerja Asing

    Regional
    Berita Populer: Anak Diikat di Sepeda Motor, hingga Prediksi Kiamat oleh Da Vinci

    Berita Populer: Anak Diikat di Sepeda Motor, hingga Prediksi Kiamat oleh Da Vinci

    Internasional
    Sejumlah Wilayah di Jabodetabek Akan Diguyur Hujan Hari Ini

    Sejumlah Wilayah di Jabodetabek Akan Diguyur Hujan Hari Ini

    Megapolitan
    Pengamat: Pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 Luruskan yang 'Bengkok'

    Pengamat: Pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 Luruskan yang "Bengkok"

    Nasional
    Terjebak di Hutan Rehabilitasi, Seekor Macan Dahan Ditemukan di Pangkalan Bun

    Terjebak di Hutan Rehabilitasi, Seekor Macan Dahan Ditemukan di Pangkalan Bun

    Regional
    'Indonesia Bisa Maju dengan Inovasi dan Kreativitas Generasi Muda dan Wanita'

    "Indonesia Bisa Maju dengan Inovasi dan Kreativitas Generasi Muda dan Wanita"

    Nasional
    Melihat Lahan Parkir yang Akan Jadi Tempat Relokasi Pedagang Blok G

    Melihat Lahan Parkir yang Akan Jadi Tempat Relokasi Pedagang Blok G

    Megapolitan
    Pencabutan Hak Politik Dinilai Signifikan Beri Efek Ngeri bagi Para Politisi

    Pencabutan Hak Politik Dinilai Signifikan Beri Efek Ngeri bagi Para Politisi

    Nasional
    KPU Imbau Calon Kepala Daerah Tak Kampanyekan Capres Saat Pilkada

    KPU Imbau Calon Kepala Daerah Tak Kampanyekan Capres Saat Pilkada

    Nasional
    Mengunjungi Taman Piknik, Oase di Tengah Hiruk Pikuk Kalimalang

    Mengunjungi Taman Piknik, Oase di Tengah Hiruk Pikuk Kalimalang

    Megapolitan
    Bantah Fadli Zon, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi Tak Pernah Panik

    Bantah Fadli Zon, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi Tak Pernah Panik

    Nasional

    Close Ads X