PBNU Desak Presiden Selesaikan Masalah Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil inisiatif menolong etnik Rohingya dari bahaya pembersihan etnik. Pembakaran perkampungan dan pengusiran atas etnik Rohingya di Provinsi Rakhine, Myanmar, merupakan aksi yang tidak bisa dibiarkan oleh dunia internasional.

Demikian dikemukakan Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (28/7/2012).

Menurut Slamet Effendy, pembiaran terhadap apa yang terjadi di Myanmar seperti selama ini tidak boleh diteruskan. Apa yang terjadi sekarang merupakan puncak perlakuan diskriminatif yang sudah lama berlangsung terhadap etnik Rohingya yang beragama Islam.

Karena itu, Indonesia sebagai negara yang dituakan di ASEAN maupun negara muslim terbesar di dunia seharusnya mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah ini. "Sangat tidak elok jika pemerintah Indonesia hanya menjadi penonton dalam persoalan ini. Pemerintah Indonesia dalam waktu singkat harus melakukan upaya diplomatik kongkret baik secara bilateral maupun multilateral," katanya.

Praktik pelanggaran atas prinsip kemanusiaan seperti terjadi atas etnik Rohingya harus segera diakhiri. "Dan kami sangat berharap pemerintah RI berperan dalam langkah ini", ujar Slamet Effendy. (*)