Hak Masyarakat Korban Konflik Agraria Tak Bisa Diabaikan

JAKARTA, KOMPAS.com -- Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menilai, Presiden masih belum mendapat laporan utuh bahwa konflik tanah di Indonesia disebabkan oleh karut-marut hukum. Alhasil, penegakan hukum yang diminta tidak berhubungan dengan penyelesaian konflik tanah dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

"Ketika terjadi konflik, penegakan hukum tidak bisa memecahkannya karena penegakan hukum tidak bersamaan dengan penegakan keadilan masyarakat sebagai korban konflik agraria," ujar Iwan, Rabu (25/7/2012) di Jakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perlunya pembenahan administrasi pertanahan untuk menghindari terjadinya konflik lahan akibat tumpang-tindih kepemilikan. Pernyataan itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi bidang hukum yang dilaksanakan di gedung Kejaksaan Agung, Rabu.

Menurut Iwan, Presiden juga harus memahami bahwa konflik agraria terjadi karena ketimpangan pemilikan tanah sudah menggila. Sekitar 20 juta petani adalah kelas gurem dan tanpa tanah, sementara di sisi lain ratusan pengusaha bisa menguasai jutaaan hektar tanah. Perlindungan aset rakyat, khususnya tanah dan sumberdaya alam, sangat lemah, baik lewat pencatatan hukum oleh pemerintah maupun pengakuan kedudukan mereka.

Konflik tanah yang makin meluas, semestinya menjadikan Presiden memimpin langsung penyelesaiannya dengan memberi keputusan-keputusan nyata, yang langsung dieksekusi dalam persoalan konflik tanah dan memberi keadilan bagi para korban.

Iwan juga berharap Presiden membentuk tim penyelesaian yang menerima aduan konflik, menelaah, dan memberi jalan keluar yang harus dijalankan semua pihak.

"Ke depan harus dibenahi hukum yang tumpang-tindih soal tanah dan didorong adanya pengadilan agraria," ujar Iwan.