Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Jangan Dijadikan Komoditas Pencitraan Parpol

Kompas.com - 23/07/2012, 19:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik diminta jangan menjadikan politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla sebagai komoditas untuk pencitraan terkait pengakuan dukungan JK menjadi calon presiden di pemilu 2014. Parpol di luar Partai Golkar diminta serius jika ingin mengusung JK.

"Nama beliau jangan hanya dijadikan komoditi di media massa terutama untuk pencitraan. Saya sebagai kader Partai Golkar agak menantang partai yang menyebut-nyebut nama Pak JK. Ini aset Golkar, kalau mau mencalonkan Pak JK, yah sungguh-sungguh," kata Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2012).

Hal itu dikatakan Hajriyanto ketika dimintai tanggapan dukungan kuat dari internal Partai Persatuan Pembangunan agar JK, tokoh eksternal partai diusung sebagai capres. Adapun dari internal PPP, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali satu-satunya tokoh yang didukung kader PPP.

Hajriyanto mencatat bukan hanya PPP yang mengaku tertarik mengusung JK dalam pilpres 2014 . Politisi dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem juga menyebut hal yang sama. Menurut dia, pengakuan dukungan itu wajar jika melihat reputasi JK selama ini.

"Tapi sampai saat ini Partai Golkar masih memandangannya sebagai wacana dan belum relevan diberi tanggapan, apalagi tanggapan secara kelembagaan. Nanti aja kalau sudah diusung betul. Sebuah partai mengusung capres dan cawapres kan tidak bisa hanya wawancara di media," kata Wakil Ketua MPR itu.

Hajriyanto menambahkan, saat ini tidak ada kekhawatiran di internal Partai Golkar lantaran pengusungan JK itu baru sebatas wacana. Dampak terhadap elektabilitas partai baru akan terlihat ketika JK diusung secara resmi oleh parpol lain. "Kalau sekarang yah terlalu dini. Hanya disebut, bahkan disebut-sebut sambil lalu," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com