Kompas.com - 22/07/2012, 09:06 WIB
EditorEgidius Patnistik

SAAT mengumumkan Deddy Kusdinar sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/7), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengemukakan, akan ada tersangka baru. ”Kalau DK (Deddy Kusdinar) disebut anak tangga, ini anak tangga pertama,” kata Bambang.

Selasa lalu, KPK menggelar ekspose terakhir penyelidikan dugaan korupsi proyek Hambalang. Hari berikutnya, KPK membentuk tim yang merumuskan pasal-pasal kepada tersangka, disusul penandatanganan surat perintah penyidikan dengan tersangka Deddy Kusdinar oleh pimpinan KPK. Kamis lalu, KPK menaikkan status penanganan proyek Hambalang dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Deddy adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Hambalang. Sebagai PPK, Deddy bertanggung jawab atas semua kontrak terkait proyek senilai Rp 2,5 triliun ini. Orang lain dengan tanggung jawab lebih besar daripada Deddy adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng yang menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) proyek. Petinggi KPK kepada Kompas mengatakan, meski bisa mendelegasikan kewajibannya, KPA tidak tak bisa mengelak dari tanggung jawab struktural dan hukum proyek ini.

Petinggi KPK mengatakan, ada dua konstruksi sangkaan korupsi proyek Hambalang. Pertama, penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara. Kedua, penyuapan terkait pengerjaan proyek Hambalang.

Sebagai PPK proyek Hambalang, Deddy terkena pasal penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jika KPK menemukan dua alat bukti cukup, atasan Deddy akan dijerat pasal-pasal penyalahgunaan wewenang.

KPK menjerat Deddy dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Ada kerugian negara yang sedang dihitung,” kata Bambang.

Bagaimana muncul

Kasus Hambalang muncul ke permukaan setelah diungkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Setahun lalu, Nazaruddin menjadi buron setelah KPK mengungkap kasus penyuapan proyek wisma atlet SEA Games, Palembang. Ketika itu, KPK menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram seusai menerima suap dari staf marketing Grup Permai, Mindo Rosalina Manulang, dan Direktur Marketing PT Duta Graha Indah (DGI) Tbk Mohammad El Idris.

PT DGI adalah pemenang tender proyek pembangunan wisma atlet. Grup Permai belakangan diketahui milik Nazaruddin. Penyidikan KPK dalam kasus suap wisma atlet menyeret Nazaruddin. Sebelum KPK menangkap, Nazaruddin sudah kabur ke Singapura. Beberapa petinggi Partai Demokrat, seperti Sutan Bathoegana, Ruhut Sitompul, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, ketika itu menyatakan Nazaruddin ke Singapura untuk berobat.

KPK akhirnya menangkap Nazaruddin, 7 Agustus 2011, di Kolombia. Saat menjadi buron, Nazaruddin mengungkapkan, kasus suap wisma atlet belum seberapa dibandingkan dengan kasus Hambalang. Ketika itu, Nazaruddin menyebutkan, kasus Hambalang melibatkan sejumlah petinggi partai. Bahkan, dari kasus Hambalang ada uang yang mengalir dari PT Adhi Karya, kontraktor utama proyek, kepada Anas. Menurut Nazaruddin, uang itu dibagi-bagikan kepada peserta kongres Partai Demokrat di Bandung.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi dan Zelensky Bertemu 4 Mata di Istana Maryinsky Kyiv

Jokowi dan Zelensky Bertemu 4 Mata di Istana Maryinsky Kyiv

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

Nasional
Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

Nasional
KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

Nasional
Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

Nasional
Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Nasional
Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

Nasional
Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

Nasional
Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Nasional
Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Nasional
FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

Nasional
Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Nasional
Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Nasional
Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.