Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temukan Kriteria Bersama

Kompas.com - 21/07/2012, 15:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penentuan awal Ramadhan bagi umat Islam di Indonesia selama ini dinilai kurang praktis karena ditetapkan sehari menjelang hari pertama puasa. Kementerian Agama diminta terus membangun dialog dengan semua organisasi Islam demi menemukan kriteria bersama dalam menetapkan kalender Hijriah yang dapat dipegang semua kalangan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia KH Masdar F Masudi, Jumat (20/7), di Jakarta.

Umat Islam di Indonesia masih berbeda pendapat dalam menentukan awal Ramadhan tahun 2012/1433 Hijriah. Kementerian Agama dalam Sidang Isbat, Kamis lalu, menetapkan awal Ramadhan jatuh pada Sabtu (21/7). Muhammadiyah, Front Pembela Islam, dan An-Najat memutuskan awal puasa Jumat (20/7).

Menurut Masdar, paling tidak ada tiga mazhab dalam menentukan awal puasa. Sebagian umat menggunakan hisab wujudl hilal (perhitungan adanya bulan) sebagaimana diyakini Muhammadiyah. Sebagian lain memegang mazhab rukyattul hilal bil’ain (penglihatan hilal dengan mata) di atas ufuk, seperti dianut Nahdlatul Ulama dan sejumlah organisasi Islam lain.

Sidang Isbat digelar dengan mempertimbangkan hasil hisab dan rukyat. Meski mendekati kebenaran, metode ini kurang praktis karena harus mengintip bulan setiap kali mau menentukan puasa. Ini juga membuat umat Islam di Indonesia tak punya kalender Hijriah yang dapat dipegang bersama sampai beberapa tahun mendatang.

Masdar mengusulkan agar Kemenag lebih serius mempertemukan semua organisasi dan kelompok Islam untuk berdialog dan merumuskan kriteria bersama dalam menentukan awal puasa. Salah satu metode alternatif adalah hisab imkanurrukyat (perhitungan kemungkinan melihat bulan) atau rukyat hilal bil’ilmi (penglihatan bulan dengan ilmu pengetahuan).

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Thomas Djamaluddin berpendapat, Kemenag telah menggelar dialog antar-organisasi Islam, tetapi belum menemukan kriteria bersama. (IAM)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

    PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

    Nasional
    Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

    Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

    Nasional
    Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

    Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

    Nasional
    PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

    PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

    Nasional
    Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

    Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

    Nasional
    PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

    PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

    Nasional
    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

    Nasional
    Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

    Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

    Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

    Nasional
    PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

    PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

    Nasional
    Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

    Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

    Nasional
    Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

    Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

    Nasional
    3 Cara Isi Saldo JakCard

    3 Cara Isi Saldo JakCard

    Nasional
    Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

    Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

    Nasional
    Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

    Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com