Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama: Saya Berharap Muhammadiyah Hadir di Sidang Isbat

Kompas.com - 19/07/2012, 15:41 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Suryadharma Alie menyesalkan ketidakhadiran Muhammadiyah pada sidang isbat yang rencananya digelar di Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (19/7/2012). Politisi berlatar belakang Nahdlatul Ulama ini membantah bahwa sidang isbat bertentangan dengan prinsip demokrasi karena tidak ada ruang untuk diskusi.

"Saya berharap Muhammadiyah hadir (di sidang isbat) agar tidak memperuncing perbedaan, tetapi yang terpenting kebersamaannya," kata Suryadharma singkat kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

Sidang isbat adalah sidang untuk memutuskan awal puasa dan jatuhnya hari raya Idul Fitri yang dihadiri ormas Islam. Keputusan dalam sidang isbat sepenuhnya berada di tangan Kemenag. Sebelumnya, Suryadharma, yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan, tidak ada rekayasa dalam sidang isbat.

Sidang isbat ini turut dihadiri oleh para ahli hisab rukyat, ormas Islam, dan perwakilan dari masyarakat. Muhammadiyah sendiri telah menetapkan awal Ramadhan jatuh pada 20 Juli 2012 dan shalat tarawih dimulai pada 19 Juli 2012 malam.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, terkait penetapan awal Ramadhan, Muhammadiyah tetap dengan metodenya menggunakan ilmu esakta, yaitu astronomi.

"Kami sudah bisa menetapkan awal puasa, juga hari raya, sampai 100 tahun ke depan. Hal itu karena kami memiliki rumus eksakta, seperti astronomi dan falak, sehingga sidang isbat tidak diperlukan lagi oleh kami," ujar Din.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com