Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Pastikan Tak Ikut Sidang Isbat

Kompas.com - 19/07/2012, 13:28 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan 1 Ramadhan yang sedianya diputuskan pemerintah melalui sidang isbat sore nanti dengan melibatkan ormas-ormas Islam di Kementerian Agama, dipastikan tidak dihadiri oleh Muhammadiyah. Alasan Muhammadiyah tidak menghadiri sidang isbat karena faktor perbedaan keyakinan antara Muhammadiyah dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia.

"Muhammadiyah merasa tidak perlu lagi untuk menghadiri rapat isbat karena alasan ini keyakinan yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Jadi untuk tahun-tahun yang akan datang Muhammadiyah juga tidak boleh diintervensi dan menyatakan tidak ikut sidang itu (isbat)," kata Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Jakarta, Kamis (19/7/2012).

Din menilai sidang isbat yang digelar pemerintah nanti sore hanya basa-basi karena pemerintah tidak mengakomodasi aspirasi-aspirasi dari ormas keagamaan yang ada. Pemerintah dalam sidang isbat hanya menentukan keputusan secara sepihak. Oleh karena itu, tidak ada gunanya Muhammadiyah menghadiri sidang isbat.

Din pun mengimbau agar semua pihak menghargai sikap Muhammadiyah yang memiliki wewenang menentukan keputusan tidak lagi menghadiri sidang isbat.

"Itu sikap Muhammadiyah, mohon dihargai oleh ormas lain dan pemerintah," pintanya.

Sebagai informasi, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada Jumat (20/7/2012) besok. Ketetapan dari Muhammadiyah itu berdasarkan hasil hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1433 Hijriah sesuai hisab hakiki wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama baru akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadhan sore ini. Keputusan pemerintah berdasarkan metode rukyah hilal yang dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia sore ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com