Din Syamsuddin: Pemerintah Tak Seharusnya Melakukan Sidang Isbat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan seharusnya pemerintah tidak melakukan sidang Isbat (penetapan) awal puasa dan 1 Syawal atau Idul Fitri. Dasar dari pendapat tersebut karena penetapan awal puasa menyangkut keyakinan dari masing-masing umat.

"Pemerintah seharusnya tidak melakukan isbat, karena bulan belum dua derajat, padahal kan patok minimal dua derajat. Kalau Muhammadiyah bukan hanya sekarang, seterusnya tidak perlu," ujar Din di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (18/07/2012).

Din turut menjelaskan bahwa ruang kepercayaan bukanlah merupakan kewenangan pemerintah. Pemerintah, menurutnya, tidak dibenarkan untuk memasuki batasan ruang keyakinan individu serta memaksakan kehendak untuk mengaturnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat mengayomi umat berkepercayaan. Dirinya turut pula menyerukan seluruh umat Islam di Indonesia untuk saling menghormati dan menghargai apabila terjadi perbedaan dalam menentukan awal Ramadhan.

"Perbedaan awal Ramadhan itu hal yang wajar dan tidak perlu untuk diekspose secara besar-besaran. Puasa adalah ibadah yang dilakukan atas dasar keyakinan dari masing-masing individu umat," tambahnya.

Sekadar tambahan, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, Ahmad Jauhari memastikan bahwa pemerintah baru akan menetapkan hari pertama bulan Ramadhan pada 19 Juli mendatang. Pada tanggal tersebut Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat bersama organisasi masyarakat Islam di Indonesia.