Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDIP Bantu Caleg Berprestasi

Kompas.com - 18/07/2012, 16:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan membantu calon legislatifnya yang memenuhi kriteria tertentu. Dukungan yang akan diberikan dari segi keputusan politik maupun logistik.

"Yang pasti kita tidak punya kemampuan seperti Partai Nasdem untuk membiayai calegnya. Dukungan di kita sifatnya sangat selektif, tidak secara general," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2012), ketika ditanya persiapan menghadapi pemilu legislatif 2014.

Basarah menjelaskan, kaderisasi caleg di tingkat nasional hingga kabupaten/kota tengah berjalan. Jumlahnya mencapai 5.000 orang. Nantinya, kata dia, pihaknya akan melakukan pendekatan baru dalam proses seleksi, yakni dengan tes psikologi.

Tujuan tes psikologi itu, lanjut dia, untuk mengetahui kapasitas individu, loyalitas kepada partai, kemampuan memperjuangankan ide menjadi kebijakan. Alasan lain, untuk mengetahui apakah calon itu berpotensi mementingkan diri sendiri atau menghalalkan segala cara untuk menghindari perilaku koruptif.

"Nantinya mereka akan dialokasikan pada daerah yang berpotensi untuk menang. Tidak harus putra daerah yang ditempatkan di suatu daerah. Kan ada kesempatan satu tahun lebih untuk memperkenalkan diri ke masyarakat," kata anggota Komisi III DPR itu.

Basarah menambahkan, penugasan para calon ke daerah juga sudah berjalan. Dia memberi contoh penugasan untuk pemenangan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta. Mereka diminta masuk hingga tingkat RW untuk menyosialisasikan pasangan itu.

Adapun terhadap 90-an politisi PDIP di DPR saat ini, menurut Basarah, pihaknya hanya akan memilih yang berprestasi untuk mengusung kembali di pileg 2014. "Anggota DPR yang tidak berprestasi, hanya datang, duduk, diam, duit, akan kita eveluasi," pungkas Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com