Kompas.com - 18/07/2012, 10:59 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Khairul Huda mengemukakan, para warga korban semburan lumpur masih percaya dengan komitmen keluarga Bakrie melunasi sisa pembayaran jual beli lahan, rumah, dan aset yang terdampak semburan lumpur. Korban yang tergabung dalam GKLL menganggap, aksi jalan kaki yang dilakukan Hari Suwandi dari Sidoarjo ke Jakarta hanya mencari sensasi.

"Apa yang dilakukan Hari Suwandi dengan berjalan kaki ke Jakarta, itu urusan pribadi. Para korban yang berada di Sidoarjo menilai, langkah Suwandi hanya untuk mencari kekayaan pribadi dan memanfaatkan korban lumpur yang lain. Sebab, aset milik keluarga Suwandi sudah dibayar penuh alias lunas," ujar Huda kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Ia mengungkapkan, tidak semua korban lumpur Lapindo setuju dengan cara Suwandi. Khamin, salah seorang korban lumpur yang hadir dalam kesempatan itu, menyatakan tidak setuju dengan cara-cara demonstratif dalam menuntut sisa-sisa kewajiban yang belum terpenuhi. "Saya percaya pada keluarga Bakrie yang akan melunasi sisa pembayaran. Saya sendiri sudah dibayar hampir 90 persen yang nilainya lebih dari Rp 800 juta. Sisanya sedikit lagi pasti dibayar," ujar Khamin.

Menurut Huda, keluarga Bakrie telah melakukan pembayaran cicilan pada Juni dan Juli. Sisanya akan dilunasi pada Desember 2012. Ia berharap, aksi yang dilakukan Hari tidak merusak komitmen keluarga Bakrie.

Seperti diberitakan, Hari Suwandi, salah seorang korban lumpur Lapindo, berjalan kaki dari Sidoarjo, Jawa Timur, sejak Kamis 14 Juni 2012 dan tiba di Jakarta pada Minggu 8 Juli 2012. Ia menempuh perjalanan sejauh 827 kilometer. Tujuannya, bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengadukan nasibnya dan sejumlah korban yang lain.

Ia berpendapat, dalam peristiwa Lapindo, ganti rugi yang diterima masyarakat tidak adil. Total bantuan jika dibandingkan dengan jumlah kerugian tidak setimpal. Efek terburuk dari kasus lumpur Lapindo adalah pengangguran. Ia mengaku mendapat ganti rugi rumah, tetapi tidak mendapat ganti rugi sawah. Ia kini menganggur. Pemerintah dan pihak Lapindo, lanjutnya, tidak memikirkan soal mereka yang kehilangan pekerjaan akibat peristiwa ini.

"Efek dari lumpur Lapindo itu adalah pengangguran dan pihak Lapindo tidak pernah menyelesaikan masalah itu. Tanah Porong yang difungsikan sebagai lahan pertanian juga tidak masuk dalam kompensasi Lapindo. Karena tidak punya lahan, jadi sekarang warga Porong banyak yang menganggur," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.