Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Pajak: Tangkap Tangan Efektif untuk Efek Jera

Kompas.com - 17/07/2012, 23:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany meyakini penangkapan para pegawai pajak ketika menerima suap atau tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan ini akan efektif untuk meminimalkan penyimpangan di Ditjen Pajak.

"Kita perlu tangkap-tangkap tangan sehingga membuat efek jera yang sangat efektif," kata Fuad di Jakarta, Selasa (17/7/2012) malam.

Hal itu dikatakan Fuad ketika dimintai tanggapan kembali ditangkapnya pegawai pajak ketika diduga menerima suap. Terkahir, KPK menangkap tangan Kepala Kantor Pajak Pratama Bogor berinisial AS ketika menerima suap senilai Rp 300 juta dari pihak perusahaan.

Fuad meminta agar publik tidak menghujat pihaknya ketika ada pegawai pajak ditangkap dengan sangkaan korupsi. Pasalnya, menurut dia, penangkapan itu bagian dari pembersihan di internal.

Dikatakan Fuad, tidak mungkin jika sekitar 32.000 pegawai pajak di 500 kantor pajak semuanya bebas dari korupsi. "Selalu saja ada segelintir yang nakal dan nekat. Untuk menghadapi ini, yah kita harus buktikan dan harus bisa tangkap mereka," kata dia.

Fuad memastikan akan mengambil tindakan tegas kepada mereka yang terlibat korupsi. Dia memberi contoh pencopotan AS sebagai Kepala Kantor Pajak Bogor. Selain itu, pihaknya juga telah membenahi pengawasan seperti memperbaiki sistem administarsi agar bisa dilakukan audit terhadap dugaan kecurangan pajak.

Pembenahan penting lain, yakni membangun sistem whistle blower berbasis teknologi informasi. Selama ini, kata dia, cukup banyak masyarakat, bahkan pegawai pajak yang melaporkan penyimpangan para pegawai pajak. Bahkan, laporan itu sampai masuk ke ponsel pribadi Fuad.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan berkerja sama dengan institusi penegak hukum seperti KPK.

"Bila kita tidak gandeng KPK, mana bisa kita tangkap basah karena kita tidak punya keahlian dibidang itu. Mudah-mudahan tahun ini kita mulai dan bisa berhenti (korupsi)," pungkas Fuad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com