Kompas.com - 17/07/2012, 19:14 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Mirwan Amir dan Tamsil Linrung dipastikan masuk daftar saksi yang akan diperiksa dalam persidangan terdakwa kasus dugaan suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Wa Ode Nurhayati. Mengenai kapan Mirwan dan Tamsil akan bersaksi, belum dapat dipastikan. "Iya, masuk daftar saksi, pimpinan Banggar (Badan Anggaran DPR), dan Sekretaris Banggar," kata salah satu jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Malino Pranduk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (17/7/2012).

Mirwan, Tamsil, dan dua pimpinan Banggar lainnya, yakni Olly Dondokambey serta Melchias Markus Mekeng pernah diperiksa KPK dalam proses penyidikan. Saat itu keempatnya diperiksa sebagai saksi bagi Wa Ode. Seusai diperiksa, mereka membantah terlibat kasus dugaan suap DPID.

Dalam persidangan hari ini nama Mirwan dan Tamsil kembali disebut. Pengusaha Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq saat bersaksi untuk Wa Ode, mengungkapkan kalau Mirwan dan Tamsil lah yang mengurus alokasi DPID di Aceh. Menurut Fahd, Mirwan mendapat jatah mengurus DPID untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Besar, sedangkan Tamsil mengurus alokasi DPID untuk Kabupaten Pidie Jaya.

Fahd mengaku tahu soal peran Mirwan dan Tamsil ini setelah dia dihubungi pihak daerah yang menuduhnya berbohong. "Orang daerah telepon, itu (DPID) tidak masuk. Katanya 'Kalau Bener Meriah dan Aceh Besar yang urus Mirwan Amir, Pidie Jaya yang urus PKS, Tamsil Linrung. Kamu jangan ngaku-ngaku, jangan menipu'," kata Fahd meniru perkataan orang daerah yang menghubunginya itu.

Pihak daerah menghubungi Fahd karena alokasi DPID yang dijanjikannya tidak juga gol. Sebelumnya Fahd berjanji bisa membantu para bupati agar daerahnya mendapat DPID. Untuk itu, Fahd diperkenalkan Haris Surahman ke anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati. Namun rupanya, proyek DPID yang diurus Fahd dengan bantuan Wa Ode tersebut tidak juga gol padahal Fahd sudah membayarkan commitment fee. Oleh karena itulah, Fahd yang juga tersangka kasus dugaan suap DPID itu meminta uangnya kembali ke Wa Ode.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua Baleg Sebut RUU TPKS sebagai Langkah Progresif

    Ketua Baleg Sebut RUU TPKS sebagai Langkah Progresif

    Nasional
    Tinjau Banjir Sintang, Jokowi: Saya Akan Paksa Perusahaan Buat Pesemaian

    Tinjau Banjir Sintang, Jokowi: Saya Akan Paksa Perusahaan Buat Pesemaian

    Nasional
    Yonzipur 10 Kostrad Bantu Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Semeru

    Yonzipur 10 Kostrad Bantu Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Semeru

    Nasional
    Kemenkes: Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

    Kemenkes: Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

    Nasional
    Rabu Siang Ini, Baleg Gelar Rapat Pleno Penetapan Draf RUU TPKS

    Rabu Siang Ini, Baleg Gelar Rapat Pleno Penetapan Draf RUU TPKS

    Nasional
    Aliansi Mahasiswa Minta 9 Bentuk Kekerasan Seksual Tetap Masuk RUU TPKS

    Aliansi Mahasiswa Minta 9 Bentuk Kekerasan Seksual Tetap Masuk RUU TPKS

    Nasional
    Polri: Penempatan 44 Eks Pegawai KPK Sesuai dengan Kompetensi Masing-masing

    Polri: Penempatan 44 Eks Pegawai KPK Sesuai dengan Kompetensi Masing-masing

    Nasional
    Protokol Kesehatan Diterapkan di Muktamar Ke-34 NU, dari Pembatasan Kapasitas, hingga PCR

    Protokol Kesehatan Diterapkan di Muktamar Ke-34 NU, dari Pembatasan Kapasitas, hingga PCR

    Nasional
    Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

    Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

    Nasional
    Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

    Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

    Nasional
    Bencana Melanda, Salah Siapa?

    Bencana Melanda, Salah Siapa?

    Nasional
    Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

    Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

    Nasional
    Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

    Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

    Nasional
    Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

    Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

    Nasional
    Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

    Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.