Kompas.com - 17/07/2012, 17:35 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Mirwan Amir dan Tamsil Linrung disebut mengurus proyek Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Mirwan disebut mengurus alokasi DPID untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Besar, sedangkan Tamsil mendapat jatah mengurus alokasi DPID untuk Kabupaten Pidie Jaya.

Hal tersebut terungkap melalui keterangan Fahd El Fouz atau Fahd A Rafid yang bersaksi untuk terdakwa kasus dugaan suap DPID, Wa Ode Nurhayati, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (17/7/2012). Fahd yang juga tersangka kasus DPID itu menuturkan, dia dihubungi orang daerah yang menuduhnya berbohong karena Fahd mengaku bisa membantu kabupaten Pidie, Bener Meriah, dan Aceh Besar mendapat alokasi DPID.

"Orang daerah telepon, itu (DPID) tidak masuk. Katanya 'Kalau Bener Meriah dan Aceh Besar yang urus Mirwan Amir, Pidie Jaya yang urus PKS, Tamsil Linrung. Kamu jangan ngaku-ngaku, jangan menipu'," kata Fahd menirukan perkataan orang daerah yang menghubunginya itu.

Di luar persidangan, Fahd mengungkap bahwa orang daerah yang meneleponnya itu adalah suruhan Bupati dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah, Armaida. Mereka menghubungi Fahd karena alokasi DPID untuk daerahnya masing-masing tidak juga masuk.

Sebelumnya, Fahd menjanjikan bisa membantu agar Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah mendapat alokasi DPID. Fahd mengadakan pertemuan dengan para Bupati dan Armaida di Jakarta secara terpisah.

"Dikenalkan di Jakarta. Saya katakan bisa bantu dana transfer daerah, ketemu Bupati Aceh Besar di Hotel Sultan, Pidie Jaya di Sari-Pan Pacific, satu lagi di Sultan juga," tutur Fahd.

Dalam pertemuan tersebut, Fahd meminta para bupati menyediakan uang 6 persen dari alokasi DPID masing-masing daerah Rp 40 miliar. Dari 6 persen tersebut, katanya, sebanyak 5 persen untuk diberikan ke anggota Dewan, setengah persen untuk Fahd dan setengahnya lagi untuk Haris Surahman.

Menurut Fahd, anggota DPR yang akan membantunya mengurus DPID untuk tiga kabupaten itu adalah Wa Ode Nurhayati setelah politikus PPP, Irgan Chairul Mahfidz, tidak jadi membantu mengurus. Terhadap tawaran Fahd tersebut, katanya, para bupati menyanggupinya. "Katanya nanti uang saya akan diganti, dilebihin kalau masuk," ujar Fahd.

Kemudian untuk membayarkan commitment fee ke DPR, Fahd menggunakan uang pribadinya. Uang Fahd tersebut, katanya, akan diganti bahkan dilebihkan oleh para bupati jika proyek DPID di tiga kabupaten itu gol. Namun setelah uang diberikan Fahd ke Wa Ode melalui Haris Surahman, proyek itu tidak juga gol sehingga Fahd meminta uangnya kembali ke Wa Ode.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Nasional
Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.