Mahfud: Tak Mampu Atasi Kekerasan, Buat Apa Ada Negara?

Kompas.com - 16/07/2012, 03:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, pemerintah harus bisa mengatasi kekerasan yang belakangan ini terus terjadi. Pasalnya, menurut Mahfud, Indonesia merdeka agar kekerasan hilang.

"Kita bernegara ingin menghilangkan kekerasan. Kalau negara tidak bisa menghilangkan kekerasan, lalu untuk apa ada negara?" kata Mahfud saat acara sarasehan kebudayaan di Jakarta, Minggu (15/7/2012).

Sarasehan itu dihadiri tokoh lain, seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Untung S Rajab, Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Thohari, Yenny Wahid, Hendardi, Effendi Gazali, para tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Mahfud menilai, kekerasan terus terulang akibat ketersanderaan hukum yang membuat aparat penegak hukum gamang dalam menegakkan hukum.

Pasalnya, kata dia, selama Orde Baru aparat penegak hukumlah yang melakukan kekerasan kepada rakyat atau konflik vertikal.

Kini, kata Mahfud, situasi berubah di mana konflik menjadi horizontal antara kelompok masyarakat yang merasa paling berkuasa dengan kelompok lain.

"Ada kesanderaan hukum. Anda (aparat) melakukan hal yang sama dulu. Anda juga tidak benar. Bagaimana Anda mau menegakkan hukum?" ucapnya.

Penyebab lain, tambah Mahfud, karena warisan politik. Disinyalir ada kelompok kecil yang bersinergi dengan kekuatan resmi untuk melakukan kekerasan. "Dan itu tidak terkendali sampai sekarang sehingga kekerasan dilakukan berulang-ulang," ucapnya.

Menurut Mahfud, situasi saat ini belum terlalu parah dan tidak terlalu sulit untuk diatasi. Semua pihak jangan membiarkan situasi ketidaknyamanan itu terus berlanjut.

"Kita semua berdosa kalau kita membiarkan ketidaknyamanan. Itu berarti kita mengkhianati kesepakatan bersama untuk hidup bersama secara aman sehingga kita mendirikan negara ini. Kita dulu merdeka karena ingin menghilangkan kekerasan, baik fisik maupun psikis terhadap kita," pungkas Mahfud.

Yenny Wahid menilai kekerasan itu akibat ketidakadilan dan kesenjangan yang sangat besar. Di negara maju seperti Amerika Serikat, kata dia, kekecewaan atas ketidakadilan itu diekspresikan dengan demo secara damai. Namun, di Indonesia jalan menyelesaikannya dengan amuk massa.

"Karena ketika individu mencoba melakukan perubahan tidak dianggap, kecuali bersama massa sehingga tirani mayoritas menjadi hal yang lumrah," kata Yenny.



EditorBenny N Joewono

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X