Kompas.com - 13/07/2012, 13:07 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

BANTEN, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam penganggaran tahun jamak atau multiyears sejak 2010 hingga 2012 terkait kasus proyek kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, dalam penganggaran itu dinilai terjadi keanehan.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, keanehan terjadi dalam penganggaran untuk pengadaan tanah. "Semula Rp 100 miliar menjadi Rp 200 miliar, kemudian menjadi Rp 1,2 triliun. Itu untuk tanahnya saja. Lalu untuk pengadaan barang dan jasa sampai Rp 1,4 triliun. Jadi totalnya Rp 2,5 triliun," kata Busyro di Pandeglang, Banten, Jumat (13/7/2012).

Busyro menjelaskan, untuk menelusuri keanehan itulah pihaknya memeriksa Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati kemarin. Anny diperiksa dalam kaitan sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu tahun 2010.

Busyro menambahkan, keanehan lainnya yakni keinginan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng agar sisa dana untuk pembangunan dikucurkan. Padahal, hasil penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan kondisi tanah di Hambalang rentan terjadi pergeseran atau tanah longsor.

Menurut Busyro, pihaknya belum juga meningkatkan kasus Hambalang ke tahap penyidikan lantaran berhati-hati dalam penyelidikan. "Namanya kasus korupsi, apalagi korupsi politik itu membawa konsekuensi yuridis penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Itu harus lebih hati-hati dan ketat. Konsekuensinya, waktunya mesti lama dan sulit diprediksi," kata dia.

Busyro menambahkan, sampai saat ini tidak ada perbedaan pendapat, apalagi konflik antara lima orang pimpinan KPK dalam pengusutan kasus Hambalang. "Jadi solid," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Nyatakan Berkas Pendaftaran Partai Republiku dan Parsindo Lengkap

KPU Nyatakan Berkas Pendaftaran Partai Republiku dan Parsindo Lengkap

Nasional
Diberi Perlindungan Darurat, LPSK Kirim Anggota Kawal Bharada E 24 Jam

Diberi Perlindungan Darurat, LPSK Kirim Anggota Kawal Bharada E 24 Jam

Nasional
Hari Ini Terakhir, 10 Parpol Dijadwalkan Daftar Calon Peserta Pemilu

Hari Ini Terakhir, 10 Parpol Dijadwalkan Daftar Calon Peserta Pemilu

Nasional
Jokowi Targetkan Bangun 61 Bendungan dan 4.500 Embung hingga 2024

Jokowi Targetkan Bangun 61 Bendungan dan 4.500 Embung hingga 2024

Nasional
Analisa Data: Kemungkinan Gelombang ke-4 Pandemi Covid-19

Analisa Data: Kemungkinan Gelombang ke-4 Pandemi Covid-19

Nasional
RI Terima Penghargaan Ketahanan Pangan Beras, Jokowi Ucapkan Terima Kasih pada Petani

RI Terima Penghargaan Ketahanan Pangan Beras, Jokowi Ucapkan Terima Kasih pada Petani

Nasional
Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

Nasional
Kasus Pelecehan Istri Ferdy Sambo Disetop, Ini Sanksi Pidana Laporan Palsu

Kasus Pelecehan Istri Ferdy Sambo Disetop, Ini Sanksi Pidana Laporan Palsu

Nasional
Pengacara Upayakan Bharada E Lepas dari Hukuman pada Kasus Pembunuhan Brigadir J

Pengacara Upayakan Bharada E Lepas dari Hukuman pada Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Demokrat Bakal Umumkan Koalisi Akhir 2022 atau Awal 2023

Demokrat Bakal Umumkan Koalisi Akhir 2022 atau Awal 2023

Nasional
Sekjen Sebut Prioritas PDI-P Saat Ini Bukan Pilpres, tetapi Bantu Rakyat

Sekjen Sebut Prioritas PDI-P Saat Ini Bukan Pilpres, tetapi Bantu Rakyat

Nasional
Pengacara Baru Sebut Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara karena Tidak Nyaman

Pengacara Baru Sebut Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara karena Tidak Nyaman

Nasional
Sebut Bharada E Ditekan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Pengacara: Tipikal Pasukan Brimob, Cuma Jalankan Perintah

Sebut Bharada E Ditekan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Pengacara: Tipikal Pasukan Brimob, Cuma Jalankan Perintah

Nasional
Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Nasional
Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.