Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Jangan Terlalu Terlena dengan Pujian dari Luar Negeri

Kompas.com - 12/07/2012, 21:16 WIB
Dimasyq Ozal

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk tidak terlalu terlena dengan pujian yang datang dari luar negeri berkat kemampuan bertahannya menghadapi krisis global.

"Yang paling saya khawatirkan adalah karena Presiden kita mendengar terlalu banyak pujian di luar negeri, saya khawatir dia tidak mau mendengar apa yang dikeluhkan di dalam negerinya sendiri,"kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi pada diskusi umum bersama jajaran pejabat Bank Dunia di Gedung BPKM, Jakarta, Kamis (12/7/2012).

Sofyan mengatakan, berbagai pertemuan internasional yang dihadiri Presiden SBY beberapa waktu lalu, negara-negara di luar negeri merasa kagum dengan Indonesia yang mampu bertahan dari krisis global.

Mereka, lanjut Sofyan, memuji karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2012 menyentuh angka 6,3 persen. Selain itu, kata Sofyan, SBY pun dipuji dengan kemampuan Indonesia meminjamkan 1 miliar dolar AS ke IMF untuk membantu krisis tersebut.

"Saya pun memprediksikan bahwa krisis global ini berlangsung lebih lama dari apa yang diprediksi sebelumnya. Sementara kita juga harus bisa memproteksi pasar domestik. Bagaimana caranya pasar domestik tesebut memberikan nilai saing dengan calon pembelinya," ungkap Sofyan.

Akan tetapi, Sofyan ingin pemerintahan SBY juga mampu mendapat pujian dari dalam negerinya sendiri. Sebagai pengusaha, ia pun merasa, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bertentangan dan tidak selaras dengan apa yang dilakukan pengusaha ataupun buruh dalam negeri, seperti menggiatkan pada kekuatan modal, pembangunan infrastruktur daerah, masalah ketenagakerjaan, dan pembatas ekspor tambang.

"Kami harap di dalam penyelenggaraan kebijakan ada konsistensi. Tetapi pada saat yang sama saat menghadapi krisis, kami dari Apindo bekerja dengan sangat keras untuk bertahan. Tapi pada saat yang sama juga, baik pemerintahan SBY maupun DPR tidak mau atau mampu memberikan dukungan yang cukup untuk membantu kerja-kerja kami di dalam negeri," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com