Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Dilanjutkan, Hambalang Perlu Tambahan Anggaran

Kompas.com - 10/07/2012, 19:40 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, memerlukan tambahan anggaran jika pembangunannya dilanjutkan. Pasalnya, perlu dilakukan perbaikan dengan rekayasa teknologi agar semua bangunan aman digunakan.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Panitia Kerja P3SON Komisi X DPR dan sejumlah pihak di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2012).

Dalam rapat itu hadir Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM Surono, Guru Besar Universitas Parahyangan Paulus P Raharjo, pihak konsultan perencana, pelaksana proyek, dan lainnya.

Sebelumnya, dua bangunan di dalam lokasi proyek Hambalang ambruk karena tanahnya ambles. Insiden itu terjadi Kamis 24 Mei 2012 tengah malam setelah hujan deras mengguyur kawasan itu. Akibatnya, pembangunan proyek itu dihentikan sementara.

Paulus mengatakan, perlu dilakukan rekayasa teknologi agar bangunan lain tidak ikut ambles. Perlu dilakukan penataan aliran air tanah ataupun aliran air permukaan sehingga konstruksi, bangunan, dan infrastruktur yang sudah ada tetap aman.

Langkah itu perlu dilakukan lantaran kondisi bebatuan lempung di bawah permukaan tanah dapat lembek jika terkena air. Akibatnya, tanah bisa ambles jika ada beban bangunan di atasnya. Sebaliknya, jika kena panas, batuan itu bisa retak-retak.

Menurut Paulus, jika diperbaiki, bangunan di P3SON aman untuk ditempati. Bahkan, kata dia, umur bangunan bisa bertahan sampai 50 tahun. Namun, perlu tambahan dana untuk memperbaiki itu. Tak disebutkan berapa dana yang dibutuhkan.

Ketua Panja Agus Hermanto mengatakan, pihaknya akan meminta second opinion terlebih dulu  dari pakar Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung mengenai layak atau tidaknya proyek itu dilanjutkan. Setelah itu, Panja akan mengambil keputusan mengenai kelanjutan proyek itu.

Adapun mengenai anggaran, kata dia, akan dibicarakan setelah itu. "Anggaran merupakan pembicaraan lebih lanjut," kata Agus.

Anggota Panja dari Fraksi PDI-P Dedi Gumilar mengatakan, saat ini P3SON dalam posisi dilematis. Pasalnya, jika tidak dilanjutkan, anggaran yang sudah dikucurkan senilai Rp 675 miliar akan mubazir. "Kalau diteruskan, tambah biaya," kata Dedi. Jika tak ada tambahan biaya, perampungan proyek itu masih memerlukan dana Rp 578 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com