Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkarnaen Dipindah dari Banggar

Kompas.com - 09/07/2012, 16:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Golkar memindahkan politisinya, Zulkarnaen Djabar, dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi penganggaran untuk proyek di Kementerian Agama. Pemindahan itu atas rekomendasi Badan Kehormatan DPR.

Keputusan fraksi itu disampaikan Zulkarnaen saat jumpa pers seusai diperiksa BK di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Senin (9/7/2012).

"Untuk penggantinya akan ditentukan kemudian hari yang merupakan kewenangan pimpinan fraksi," kata Zulkarnaen.

Dalam jumpa pers itu, Zulkarnaen tidak bersedia membuka ruang tanya jawab dengan wartawan. Ketika ditanya mengenai desakan dari internal partai agar dirinya nonaktif terlebih dulu dari partai maupun Dewan hingga perkaranya selesai, Zulkarnaen enggan menjawab.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin meminta agar Zulkarnaen nonaktif terlebih dulu hingga perkaranya selesai. Langkah itu agar tidak ada penilaian publik bahwa partai melindungi yang bersangkutan.

Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo mengatakan, pihaknya telah meminta kepada Fraksi Partai Golkar untuk memindahkan Zulkarnaen dari Banggar pekan lalu. Permintaan itu disampaikan karena dugaan tindak pidana terjadi di Banggar. BK juga sudah menerima surat dari F-PG mengenai pemindahan Zulkarnaen.

Siswono menambahkan, pihaknya baru akan memberhentikan sementara Zulkarnaen ketika perkaranya masuk ke pengadilan. Jika Zulkarnaen divonis bersalah hingga berkekuatan hukum tetap, maka BK akan memberhentikan tetap.

"Kalau tidak bersalah, maka akan direhabilitasi," kata politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Zulkarnaen dan anaknya, Dendy Prasetya, sebagai tersangka. Zulkarnaen diduga korupsi dalam pengadaan Al Quran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2011 dan 2012 serta pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Nasional
    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

    Nasional
    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Nasional
    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Nasional
    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Nasional
    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Nasional
    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com