Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkarnaen Dipindah dari Banggar

Kompas.com - 09/07/2012, 16:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Golkar memindahkan politisinya, Zulkarnaen Djabar, dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi penganggaran untuk proyek di Kementerian Agama. Pemindahan itu atas rekomendasi Badan Kehormatan DPR.

Keputusan fraksi itu disampaikan Zulkarnaen saat jumpa pers seusai diperiksa BK di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Senin (9/7/2012).

"Untuk penggantinya akan ditentukan kemudian hari yang merupakan kewenangan pimpinan fraksi," kata Zulkarnaen.

Dalam jumpa pers itu, Zulkarnaen tidak bersedia membuka ruang tanya jawab dengan wartawan. Ketika ditanya mengenai desakan dari internal partai agar dirinya nonaktif terlebih dulu dari partai maupun Dewan hingga perkaranya selesai, Zulkarnaen enggan menjawab.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin meminta agar Zulkarnaen nonaktif terlebih dulu hingga perkaranya selesai. Langkah itu agar tidak ada penilaian publik bahwa partai melindungi yang bersangkutan.

Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo mengatakan, pihaknya telah meminta kepada Fraksi Partai Golkar untuk memindahkan Zulkarnaen dari Banggar pekan lalu. Permintaan itu disampaikan karena dugaan tindak pidana terjadi di Banggar. BK juga sudah menerima surat dari F-PG mengenai pemindahan Zulkarnaen.

Siswono menambahkan, pihaknya baru akan memberhentikan sementara Zulkarnaen ketika perkaranya masuk ke pengadilan. Jika Zulkarnaen divonis bersalah hingga berkekuatan hukum tetap, maka BK akan memberhentikan tetap.

"Kalau tidak bersalah, maka akan direhabilitasi," kata politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Zulkarnaen dan anaknya, Dendy Prasetya, sebagai tersangka. Zulkarnaen diduga korupsi dalam pengadaan Al Quran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2011 dan 2012 serta pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com