Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeslim Abdurrahman Berpulang

Kompas.com - 06/07/2012, 21:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan muslim Moeslim Abdurrahman (65) meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2012) malam pukul 19.30 WIB.

 

"Telah meninggal dunia, sahabat dan saudara kita tercinta, Moeslim Abdurrahman, Jumat, 6 Juli 2012, jam 19.30. Jenazah disemayamkan di Jalan Persada Raya Blok VII/No. 15, Perumahan Taman Sari Persada, Jatibening, Bekasi (keluar pintu tol Jatibening belok kiri, kira-kira 150 m)," demikian pesan yang diterima Kompas.com dari pengamat politik Sunardi Rinakit.

Kabar duka itu juga disampaikan dibenarkan oleh Yenny Wahid, putri sulung mantan presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur). Moeslim dikabarkan meninggal setelah menderita komplikasi diabetes dan jantung.

Lahir di Lamongan Jawa Timur, 8 Agustus 1947, Moeslim sempat mengenyam pendidikn di jurusan Antropologi, University Illinois, Urbana, Champagne, AS dan lulus tahun 1999. Selanjutnya ia dikenal sebagai salah satu pemikir Islam di Indonesia.

Dalam perjalanan karirnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan Departemen Agama.

Ia juga kemudian aktif di partai politik sebagai Ketua DPP Partai Amanat Nasional. Kemudian dia menyebarang ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sempat menjabat Ketua Dewan Syuro PKB sepeninggal Gus Dur.

Moeslim juga dikenal pemikirannya dalam salah satu buku karangannya berjudul "Islam Transformatif". Buku tersebut banyak dibicarakn dan menjadi rujukan. Moeslim juga mendirikan Al-Maun Institute.

Ia menikah dengan Liliek Agus Hidayati dan dikaruniai dua anak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com