Kompas.com - 06/07/2012, 10:04 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (6/7/2012) sekitar pukul 08.40 WIB. Agung mengatakan, kedatangannya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Agung dimintai keterangan oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012. Agung mengatakan, ia dimintai keterangan sebagai saksi untuk salah satu tersangka kasus itu, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas.

"Mungkin dikaitkan dengan posisi saya yang sebagai menteri koordinator memang punya kewajiban untuk memberi keterangan," ujarnya.

Ia menolak disebut mangkir saat tidak memenuhi panggilan pertama KPK pada Selasa (3/7/2012) lalu. "Pemberitaan soal mangkir itu enggak benar, saya siap saja," ucapnya.

Saat ditanya soal kasus dugaan suap PON Riau ini, Agung mengatakan "tidak tahu".

Agung diketahui pernah mengikuti rapat dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Gubernur Riau Rusli Zainal guna membahas pengalokasian dana PON. Adapun tersangka Lukman Abbas ikut dalam pertemuan tersebut mendampingi Rusli. Dalam pertemuan itu, Rusli disebut-sebut mencoba melobi agar anggaran PON XVIII Riau, 9 September 2012, ditambah.

Menpora Andi Mallarangeng menyampaikan, pemerintah melalui Menpora telah membantu dana Rp 100 miliar untuk penyelenggaraan PON. Sejauh ini, persiapan PON Riau sudah menghabiskan APBD provinsi tersebut sekitar Rp 3,8 triliun sejak 2006. Rapat tersebut berlangsung bertepatan dengan operasi tangkap tangan KPK di Riau.

Dari operasi tersebut, KPK mengamankan empat orang yang kemudian menjadi tersangka kasus ini, yaitu pegawai PT Pembangunan Perumahan, Rahmat Syaputra, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Eka Dharma Putra, serta dua anggota DPRD Riau, yakni M Faisal Aswan (Fraksi Golkar) dan M Dunir (PKB).

Ihwal pertemuan dengan Menko Kesra ini pun diakui Rusli. Seusai diperiksa KPK sebagai saksi pada 1 Mei 2012, Rusli mengaku tidak tahu soal tangkap tangan KPK karena tengah berada di Jakarta mengikuti rapat dengan Menko Kesra. "Saya sedang di Jakarta, lagi rapat dengan Menko Kesra," kata Rusli.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Covid-19 Meningkat, Pimpinan Komisi X Minta Keputusan Evaluasi PTM Libatkan Daerah

    Kasus Covid-19 Meningkat, Pimpinan Komisi X Minta Keputusan Evaluasi PTM Libatkan Daerah

    Nasional
    UPDATE 28 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 61,20 Persen

    UPDATE 28 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 61,20 Persen

    Nasional
    Vaksinasi Booster 18 Tahun ke Atas Boleh Digelar di Seluruh Daerah

    Vaksinasi Booster 18 Tahun ke Atas Boleh Digelar di Seluruh Daerah

    Nasional
    DPR Akan Minta Klarifikasi Pemerintah karena Teken Perjanjian yang Tak Diratifikasi pada 2007

    DPR Akan Minta Klarifikasi Pemerintah karena Teken Perjanjian yang Tak Diratifikasi pada 2007

    Nasional
    Enggan Rekomendasikan Nama Calon Pemimpin IKN, Nasdem: Ketum Kami Tahu Batasan

    Enggan Rekomendasikan Nama Calon Pemimpin IKN, Nasdem: Ketum Kami Tahu Batasan

    Nasional
    PPP Ingatkan Jaksa Hati-hati saat Putuskan Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Diproses Hukum

    PPP Ingatkan Jaksa Hati-hati saat Putuskan Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Diproses Hukum

    Nasional
    Geledah Kantor dan Perusahaan Bupati Langkat, KPK Sita Sejumlah Dokumen

    Geledah Kantor dan Perusahaan Bupati Langkat, KPK Sita Sejumlah Dokumen

    Nasional
    Jokowi: Yang Paling Penting Meminimalkan Kontak, Agar Cegah Meluasnya Penyebaran Omicron

    Jokowi: Yang Paling Penting Meminimalkan Kontak, Agar Cegah Meluasnya Penyebaran Omicron

    Nasional
    UPDATE 28 Januari: Sebaran 9.905 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 4.558

    UPDATE 28 Januari: Sebaran 9.905 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 4.558

    Nasional
    Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan Kedua ke Edy Mulyadi Pada Senin Besok

    Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan Kedua ke Edy Mulyadi Pada Senin Besok

    Nasional
    Omicron Meningkat, Jokowi: Tetap Tenang, Tidak Panik, Kurangi Aktivitas Tak Perlu

    Omicron Meningkat, Jokowi: Tetap Tenang, Tidak Panik, Kurangi Aktivitas Tak Perlu

    Nasional
    Jokowi: Varian Omicron Masih Akan Meningkat Beberapa Waktu ke Depan

    Jokowi: Varian Omicron Masih Akan Meningkat Beberapa Waktu ke Depan

    Nasional
    UPDATE 28 Januari: Bertambah 2.028, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.131.333

    UPDATE 28 Januari: Bertambah 2.028, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.131.333

    Nasional
    Jokowi: Ketika Hasil Tes Anda Positif, tapi Tanpa Gejala, Silakan Isoman 5 Hari

    Jokowi: Ketika Hasil Tes Anda Positif, tapi Tanpa Gejala, Silakan Isoman 5 Hari

    Nasional
    UPDATE 28 Januari: Kasus Aktif Covid-19 Bertambah, Kini Ada 43.574 di Indonesia

    UPDATE 28 Januari: Kasus Aktif Covid-19 Bertambah, Kini Ada 43.574 di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.