Bupati Buol Tersangka

Kompas.com - 06/07/2012, 05:16 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Buol Amran Batalipu sebagai tersangka terkait penyuapan oleh petinggi PT Hardaya Inti Plantation, Yani Anshori dan Gondo Sudjono. KPK akan memeriksa Amran minggu depan dan segera menahan Amran.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK memiliki upaya paksa jika Amran menolak untuk diperiksa. ”Prosedur KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kan, sederhana. Apalagi dalam kasus ini ada operasi tangkap tangan. Orang yang mengingkari kewajiban pemanggilan bisa ada konsekuensinya,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (5/7).

Menurut Bambang, KPK telah menghitung semua risiko terkait penetapan Amran sebagai tersangka dan kemungkinan penahanan Amran. Risiko keamanan atas penahanan dan penetapan Amran sebagai tersangka ini terkait dengan tengah berlangsungnya pemilu kepala daerah di Buol, Sulawesi Tengah, di mana Amran maju sebagai calon petahana.

Secara terpisah di Buol, Amran menolak bicara soal rencana pemanggilan KPK tersebut. Terkait upaya tangkap tangan yang dilakukan tim penyidik KPK terhadapnya di Buol, Selasa (26/6), sejak awal Amran mengaku tidak pernah bertemu penyidik KPK.

”Soal KPK, nantilah kita bicara itu. Saya belum mau bicara soal itu sekarang,” katanya.

Sebelumnya, KPK menangkap tangan Anshori pada 26 Juni. Anshori ditangkap saat menyuap Amran terkait penerbitan izin yang diduga untuk usaha perkebunan di Kabupaten Buol. Nilai suap terhadap bupati ini pernah diungkapkan Bambang mencapai miliaran rupiah.

Sehari kemudian, KPK menangkap Gondo bersama dua rekannya, Sukirno dan Dede, di Bandara Soekarno-Hatta. Belakangan Sukirno dan Dede dilepas KPK, tetapi wajib lapor. Sukirno juga dicegah bepergian ke luar negeri.

Batal ditangkap

Selanjutnya, tim KPK mengejar Bupati Buol. Pengejaran dilakukan, antara lain, dengan menggunakan sepeda motor. Namun, sepeda motor yang ditumpangi tim KPK ditabrak mobil yang ditumpangi Bupati Buol.

KPK terus mengejar Amran, salah satunya ke rumah dinas Amran. Meski mendapati Amran di rumah dinasnya, tim KPK mengurungkan niat menangkap Amran untuk menghindari bentrokan dengan massa pendukung Amran yang terlihat membawa banyak senjata tajam.

”Padahal, bukti-bukti keterlibatan Bupati Buol sudah sangat kuat. Uang suap saat itu juga sudah diserahkan ke Bupati Buol,” kata seorang pejabat di KPK kepada Kompas.

Menurut Bambang, KPK ikut dibantu aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dalam proses penangkapan Bupati Buol saat itu. Pelibatan polisi juga akan dilakukan KPK untuk menghitung risiko keamanan untuk menangkap dan menahan Amran.

Dalam kasus ini, KPK juga telah mencegah Hartati Murdaya Poo, pemilik PT Hardaya Inti Plantation. Selain Hartati, KPK juga meminta pencegahan ke luar negeri terhadap petinggi PT Hardaya, yakni Totok Lestiyo dan Kirana Wijaya dari PT Cipta Cakra Murdaya. (BIL/ren)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X