Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"No Free Lunch", Bantuan Pengusaha untuk Kepolisian

Kompas.com - 05/07/2012, 18:49 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Kepolisian yang menerima bantuan dana dari para pengusaha dinilai selain akan merusak sistem administrasi keuangan negara, juga akan merusak wibawa dan menganggu independensi Polri dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum.

Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2012).

Basarah dimintai tanggapan sikap Kepolisian yang menerima bantuan dari dua pengusaha di Makassar, Sulawesi Selatan, dalam pembangunan Polsekta Tamalate, Makassar.

Pengusaha Ricky Tandiawan mewakafkan tanahnya seluas 1.411 meter persegi dan Hj Najmiah Muin mendirikan bangunan Polsekta senilai Rp 1,8 miliar. Pembangunan itu telah rampung.

Basarah mengatakan, sikap Kepolisian yang menerima bantuan dari pengusaha bukan hal baru. Sejak zaman orde baru, kata dia, sudah banyak pengusaha yang melakukan investasi secara material, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang ke jajaran Kepolisian.

Menurut Basarah, hubungan pengusaha dengan petugas terjadi di semua level mulai dari tingkat Kepala Polsek sampai Kepala Polri. Hubungan itu sudah terjalin sejak pejabat Polri itu masih berpangkat rendah atau ketika sudah menjadi perwira.

"Apa yang dilakukan dua pengusaha itu adalah salah satu bentuk hubungan yang terbangun antara pejabat-pejabat Polri dan pengusaha itu. Hanya saja bantuan mereka berdua bersifat terbuka dan ditujukan untuk kepentingan institusi," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu.

Dikatakan Basarah, penerimaan bantuan itu memang tidak salah. Namun, seharusnya sumber pembangunan seluruh fasilitas Polri menggunakan alokasi anggaran APBN. Kewibawaan Polri menjadi pertaruhan ketika pembangunan tidak menggunakan uang negara.

"Bantuan pengusaha yang bersifat personal maupun institusional, keduanya tetap bersifat mengikat secara psikologis dan politis. Kata orang pebisnis no free lunch," katanya.

"Hal itu dapat kita amati dari perilaku pejabat-pejabat Polri yang sudah pernah terikat hutang budi dengan pengusaha-pengusaha. Ketika pengusaha itu tersangkut masalah hukum, maka Polri tidak bisa lagi independen mengusutnya," kata Basarah.

Oleh karena itu, Basarah berharap agar Kapolri segera menertibkan jajarannya untuk menolak bantuan apapun dari masyarakat, terutama dari pengusaha.

Seperti diberitakan, kedua pengusaha itu mengungkapkan keiklasan menyumbang tanpa ada imbalan dari kepolisian. Selama ini, Polsekta Tamalate belum mempunyai markas tetap dan sering berpindah-pidah tempat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    Nasional
    Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

    Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

    Nasional
    Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

    Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

    UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

    Nasional
    THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

    THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

    Nasional
    Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

    Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

    Nasional
    Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

    Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Nasional
    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

    Nasional
    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Nasional
    Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Nasional
    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Nasional
    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com