Pekan Depan KPK Periksa Bupati Amran Batalipu

Kompas.com - 05/07/2012, 05:10 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memeriksa Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan suap kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol.

Demikian dikatakan Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (4/7). Sejauh ini, KPK baru menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu Yani Anshori dan Gondo Sujono.

Kedua petinggi PT Hardaya Inti Plantation ini ditangkap KPK di tempat terpisah pada 26 Juni dan 27 Juli. Anshori tertangkap tangan di Buol saat hendak menyuap pejabat di Buol terkait kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol.

Belum ada penjelasan dari KPK mengenai pejabat yang hendak disuap tersebut. Namun yang jelas, KPK telah mencegah Amran Batalipu bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan kasus ini.

Selain Amran, KPK juga mencegah pemilik PT Hardaya Inti Plantation (HIP), Hartati Murdaya, serta tiga karyawan PT HIP, yakni Benhard, Seri Sirithorn, dan Arim. Kelima orang tersebut dicegah ke luar negeri sejak 27 Juni 2012 hingga enam bulan ke depan.

Sementara itu, di Buol beredar kabar rencana penangkapan Amran oleh KPK dalam kasus tersebut. Kabar ini mewarnai pemungutan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati Buol, Selasa lalu, di mana Amran menjadi salah satu kandidatnya. Apalagi di Buol beredar kabar bahwa KPK telah menetapkan Amran sebagai tersangka dalam kasus itu.

Sebelumnya, dalam penangkapan Anshori, Amran lolos dari upaya penangkapan oleh KPK. Namun, Amran membantah hal tersebut dan memberi kete- rangan bahwa dia tidak pernah bertemu penyidik KPK. Namun, empat hari sebelum pemungutan suara, video upaya penangkapan Amran oleh tim penyidik KPK beredar di masyarakat dan membuat situasi memanas.

Kabar rencana penangkapan Amran oleh KPK tersebut membuat situasi agak tegang di titik-titik yang menjadi basis massa Amran. Terlebih penghitungan sementara masih mengunggulkan kandidat nomor urut 1, yakni pasangan Amiruddin Rauf- Syamsuddin Koloi. Dua kandidat ini memang bersaing ketat pada Pilkada Buol yang juga bersaing ketat pada pemilihan lima tahun lalu.

Terkait gencarnya kabar rencana penangkapan Amran oleh KPK tersebut, Amran meminta pendukungnya tenang. ”Saya minta semua tenang. Jangan terpancing oleh isu-isu yang memprovokasi dan jangan sampai berbuat anarki,” katanya.

(faj/Ren)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X