JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dimintai keterangan Komisi oleh penyidik Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih tujuh jam terkait penyelidikan proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat.
Pemeriksaan kali ini antara lain terkait pertemuan Anas dengan pihak PT Adhi Karya, salah satu perusahaan yang menjadi rekanan proyek Hambalang. "Tentu banyak yang saya informasikan, berikan keterangan dan klarifikasi, salah satunya ditanya apakah pernah ada pertemuan dengan Adhi Karya," kata Anas sambil duduk di tangga Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai diperiksa, Rabu (4/7/2012).
Kepada penyelidik, Anas mengaku tidak pernah bertemu dengan pihak Adhi Karya. Selebihnya, Anas enggan melayani pertanyaan para pewarta. Dia meminta agar pertanyaan diajukan langsung ke penyelidik KPK. "Yang terpenting dari ini, kita harus mendukung KPK untuk segera tuntaskan kasus sini. Kalau kasus ini tuntas, KPK bisa bergerak menunggu penyelesaian KPK," ucapnya.
Sama halnya dengan semua pihak, lanjut Anas, dirinya mendukung KPK untuk meningkatkan kinerja dalam menuntaskan kasus-kasus, termasuk penyelidikan Hambalang. Pemeriksaan Anas hari ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan pada Rabu (27/6/2012) pekan lalu. Selain Anas, KPK juga memanggil sopir Anas bernama Riyadi untuk dimintai keterangan hari ini.
Pada pemeriksaan pekan lalu, KPK meminta klarifikasi Anas terkait informasi-informasi yang diterima penyelidik baik dari Muhammad Nazaruddin maupun Ignatius Mulyono. Kepada penyelidik, kedua orang itu menyebut keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang.
Nazaruddin yang juga terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 menuding ada uang Rp 100 miliar yang mengalir ke Anas dari PT Adhi Karya. Uang itu, menurut Nazaruddin, lantas digunakan untuk membiayai pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, 2010. Selain itu, Nazaruddin juga mengungkapkan bahwa Anas dibelikan mobil mewah Toyota Harrier dari Adhi Karya dan PT Wijaya Karya.
Seusai diperiksa pekan lalu, Anas mengaku tidak tahu soal proyek Hambalang. Dia membantah adanya uang dari PT Adhi Karya yang mengalir ke dirinya. Namun, Anas enggan menanggapi pertanyaan seputar pemberian mobil mewah tersebut. Pekan lalu, Anas juga mengaku ditanya penyelidik KPK soal penerbitan sertifikat tanah Hambalang.
"Saya ditanya soal apakah betul saya memerintahkan Pak Mulyono mengurus sertifikat. Saya jawab, saya tidak pernah memerintahkan mengurus sertifikat," kata Anas di Gedung KPK saat itu.
Mulyono pernah mengaku kepada penyelidik KPK bahwa dirinya diminta Anas mengurus sertifikat tanah Hambalang. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ini diminta menghubungi Kepala Badan Pertanahan Nasional (sekarang mantan) Joyo Winoto untuk memuluskan kepengurusan sertifikat Hambalang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.