Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ical Dompleng Popularitas Ibas

Kompas.com - 03/07/2012, 13:15 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menilai langkah Partai Golkar yang melirik banyak tokoh untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Aburizal Bakrie alias Ical dalam Pemilu 2014 merupakan strategi politik hanya untuk meraup dukungan menjelang pemilu.

Daftar nama yang dilirik Partai Golkar di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

"Itu strategi politik yang dilakukan oleh Ical. Di awal penuh dengan nuansa menambah elektabilitas dia sebagai capres. Itu adalah nama-nama yang tidak pernah memiliki masalah," kata Max di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2012).

Meski demikian, Max menilai langkah itu sah-sah saja dilakukan. Namun, jikapun benar, Max meyakini bahwa tawaran itu akan ditolak lantaran posisi Demokrat hingga saat ini tidak untuk mengajukan cawapres, tetapi capres.

"Komitmen keluarga SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sangat paten, bahwa kita akan bicara capres pada 2013," kata Max.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Afirin membantah jika Golkar dinilai ingin mendompleng popularitas anak Presiden Yudhoyono itu dengan mempertimbangkannya menjadi cawapres.

"Kalau kita dianggap mendompleng, itu keliru sekali. Tidak seperti itu pun Golkar sudah punya nama. Terlalu berlebihan kalau kita mendompleng. Justru kita ingin tahu persepsi masyarakat bagaimana jika dua orang ini dipasangkan. Ini juga semua tergantung Demokrat, apakah mau berkoalisi dengan Golkar," kata Nurul.

Seperti diberitakan, Ibas berpendapat sah-sah saja namanya disebut-sebut sebagai salah satu kandidat cawapres. Namun, menurut dia, mekanisme internal Partai Demokrat terkait capres dan cawapres 2014 masih belum dibahas, apalagi mengumumkan nama ke publik.

Adapun Ical belum mau berkomentar banyak mengenai cawapres. Dia akan menentukan cawapres di waktu yang tepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com