Kompas.com - 02/07/2012, 12:18 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengusulkan agar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diisi oleh laki-laki. Langkah itu, menurut Marzuki, agar laki-laki lebih peduli terhadap kaum perempuan.

Usulan itu disampaikan Marzuki dalam seminar "Peran Anggota Parlemen Laki-Laki dalam Pencapaian Kesetaraan Gender" di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2012).

Seminar itu dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, para politisi perempuan, pemerhati isu perempuan, dan mahasiswa.

"Mungkin ada baiknya Menteri Pemberdayaan Perempuan diisi laki-laki supaya ada kepedulian laki-laki terhadap perempuan. Kalau perempuan, pasti peduli dengan perempuan. Mudah-mudahan Menteri Pemberdayaan Perempuan diganti laki-laki," kata Marzuki disabut tepuk tangan dan tawa para hadirin.

Marzuki mengakui, peran anggota Dewan laki-laki masih kurang dalam memperjuangkan isu-isu perempuan lantaran tidak semua anggota paham soal kesetaraan gender. Pemahanan kekerasan berbasis gender hanya berkaitan dengan kekerasan fisik. Padahal, perbuatan tidak menyenangkan, merugikan, membahayakan, menyakiti fisik maupun seksual, ancaman, paksaan, dan lainnya, termasuk kekerasan berbasis gender.

Bahkan, Marzuki menyebutkan, tanpa sadar budaya patriarki masih dilakukan di lingkungan parlemen. "Budaya patriarki sering kali kita lakukan yang dianggap tidak masalah. Akibatnya, terjadi kekerasan berbasis gender," kata politisi Partai Demokrat itu.

Marzuki juga menyinggung belum tercapainya 30 persen perempuan di parlemen meskipun setiap parpol diwajibkan memasukkan 30 persen calon anggota legislatif dari perempuan. Hasil Pemilu Legislatif 2009, politisi perempuan hanya 18 persen dari 560 anggota Dewan.

Untuk itu, Marzuki berharap agar ke depan peran politisi laki-laki lebih ditingkatkan dalam membahas isu perempuan. Selain itu, perlu dikaji peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada kesetaraan gender. "Kikis budaya patriarki yang membungkus parlemen," pungkas Marzuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.