Kompas.com - 29/06/2012, 22:35 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical resmi ditetapkan menjadi calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang. Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke III Partai Golkar di Bogor, Jumat (20/9/2012) malam.

Awalnya, Tim 21 meminta kesediaan Ical menjadi capres. Tim tersebut berisi 21 kader Golkar yang mewakili pengurus pusat, daerah, organisasi masyarakat pendiri Golkar maupun yang didirikan Golkar. Permintaan itu dilakukan di kediaman Ical di Villa Tirta, Bogor.

Permintaan kesediaan itu disebut berdasarkan keputusan Rapimnas II tahun 2011 serta aspirasi internal partai dan masyarakat. Hasil pertemuan itu lalu dilaporkan dalam sidang Rapimnas.

"Berdasarkan pertanyaan tim, saudara Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai Golkar, telah menyatakan kesediaannya menjadi calon presiden dari Partai Golkar dalam pemilu presiden 2014," kata salah satu pengurus Golkar dalam laporannya.

Laporan itu disambut riuh tepuk tangan ratusan kader. Laporan itu dilanjutkan dengan pengesahan dan penetapan Ical sebagai capres. Dalam pidatonya malam ini, Ical kembali mengulangi kesediaannya maju sebagai capres.

"Mulai hari ini, saya nyatakan saya siap maju dalam kandidat calon presiden," kata Ical disambut riuh tepuk tangan.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung menilai penetapan capres tidak bisa berubah setelah didaftarkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebelum itu, pencalonan bisa saja berubah.

Kepastian capres, menurut Akbar, nantinya tergantung elektabilitas Ical. Selain itu, yang terpenting adalah hasil pemilu legislatif, apakah Golkar bisa mengusung capres dan cawapres sendiri atau tidak. Pasalnya, parpol harus mendapat 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen perolehan suara sah nasional untuk mengusung pasangan sendiri.

"Dalam politik kita tidak bisa buat proyeksi yang fix, yang pasti," kata Akbar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Nasional
Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Nasional
Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Nasional
PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

Nasional
Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Nasional
Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Nasional
Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Nasional
PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

Nasional
UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Nasional
Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Nasional
PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

Nasional
Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Nasional
PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.