Anas Urbaningrum Dukung Pembangunan Gedung KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku mendukung penuh permintaan pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terkait permintaan gedung baru oleh KPK yang belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Jangankan gedung, seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk peningkatan KPK layak didukung," kata Anas, saat mengikuti perayaan Isra Miraj di Perumahan DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (28/6/2012) malam.

Anas mengatakan, kebutuhan KPK tersebut harus didukung dari alokasi anggaran negara, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ia bilang, tidak baik kebutuhan KPK harus pakai cara-cara saweran.

"Apakah untuk gedung, peralatan, dan fasilitas lainnya itu mesti didukung. Nah, karena itu saya sudah minta pada pimpinan fraksi, pada Komisi III dari Fraksi Demokrat untuk mendukung KPK agar mendapatkan fasilitas kerja yang memadai," paparnya.

Seperti diberitakan, pimpinan KPK menyebutkan bahwa gedung yang saat ini ditempati KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, sudah tak memadai untuk menampung sekitar 730 pegawai KPK. Saat ini, gedung itu ditempati 650 orang, sementara sisa karyawan terpaksa berkantor di dua gedung lain.

Sebetulnya, kapasitas gedung tersebut hanya untuk menampung 350 orang. Terlebih lagi, KPK berencana menambah pegawai untuk memenuhi tuntutan masyarakat, terutama DPR, dalam pemberantasan korupsi. Idealnya, pegawai KPK sekitar 1.200 orang.

Terkait hal itu, pihak KPK membandingkannya dengan jumlah pegawai KPK di Malaysia yang mencapai 5.000 orang dan Hongkong mencapai 3.600 orang. Belum lagi kondisi gedung KPK yang saat ini sudah berumur 31 tahun.

Menurut penjelasan konsultan, umur bangunan dan kondisi kelebihan kapasitas itu berbahaya untuk 2-3 tahun ke depan. Penjelasan pihak KPK, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung di tanah seluas 27.600 meter persegi itu mencapai Rp 225,7 miliar.

Adapun rincian anggarannya meliputi biaya pekerjaan fisik senilai Rp 215 miliar, konsultan perencana Rp 5,48 miliar, manajemen konstruksi Rp 4,38 miliar, dan pengelolaan kegiatan Rp 766 juta. Jika disetujui, anggaran akan dikucurkan dalam waktu tiga tahun, terhitung mulai 2012 sampai 2014. Tahap pertama akan dikucurkan sebesar Rp 16,7 miliar.