JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan masyarakat untuk membiayai pembangunan gedung baru KPK, menuai simpati. Sejumlah tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat mulai mengumpulkan dana untuk KPK melalui kegiatan bernama "Koin untuk KPK". Bagaimana dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum?
Saat ditanya apakah dirinya berniat ikut menyumbang atau tidak, Anas menjawab agar biaya kebutuhan fasilitas KPK diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Kalau menurut saya, kebutuhan fisik KPK itu harus dialokasikan, dianggarkan negara dari APBN," kata Anas di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (27/6/2012) seusai diperiksa terkait penyelidikan proyek Hambalang.
Dia melanjutkan, biarkan urusan anggaran gedung KPK tersebut dibahas pemerintah dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.
Sebelumnya melalui akun situs jejaring sosial, Twitter, Anas mengaku mendukung rencana pembangunan gedung baru KPK. Dia mengaku telah memerintahkan Fraksi Partai Demokrat di DPR untuk memperlancar proses pembahasan rencana KPK tersebut.
Ketua Komisi III DPR asal Fraksi Partai Demokrat, I Gede Pasek Suardika saat mendampingi Anas diperiksa KPK hari ini mangatakan fraksinya mendukung pembangunan gedung baru KPK tersebut.
Komisi III DPR, katanya, sudah melakukan rapat internal yang hasilnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR terkait penyusunan anggaran 2013.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.