Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Saya Tak Tahu Proyek Hambalang

Kompas.com - 27/06/2012, 18:44 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengaku tidak tahu soal proyek Hambalang Kementerian Pemuda dan Olahraga, meskipun dia pernah menjadi anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat yang bermitra dengan Kemenpora. Hal tersebut diungkapkan Anas seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih tujuh jam, Rabu (27/6/2012).

"Apakah saya tahu soal Hambalang, saya jelaskan saya tidak tahu apa dan bagaimana proyek Hambalang," kata Anas di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Anas diperiksa terkait penyelidikan proyek Hambalang. Menurut Anas, pertanyaan tersebut ditanyakan penyidik KPK kepadanya selama pemeriksaan. Selain itu, Anas juga mengaku dikonfirmasi apakah benar dirinya memerintahkan anggota Komisi II DPR, Ignatius Mulyono untuk mengurus sertifikat tanah Hambalang yang bermasalah.

Ignatius sebelumnya mengaku diperintah Anas menghubungi Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto (sekarang mantan) untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa lahan Hambalang. Menurut Anas, dirinya selaku ketua fraksi Partai Demokrat saat itu tidak pernah memerintahkan Ignatius mengurus sertifikat.

"Kemudian ditanyakan apakah betul saya memerintahkan Pak Mulyono untuk mengurus sertifikat, saya jawab, saya tidak pernah perintahkan," ungkapnya.

Selain soal sertifikat Hambalang, Anas mengaku diajukan pertanyaan mengenai tugasnya sebagai ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR saat itu. Kepada penyidik KPK, dia mengaku menjelaskan soal pengelolaan atau manajemen partai secara keseluruhan, termasuk soal pengelolaan keuangan partai, masukan keuangan partai, laporan pertanggungjawabannya, auditnya, hingga kewajiban partai ke Komisi Pemilihan Umum (KPK).

Demikian juga soal struktur Partai Demokrat mulai dari dewan pembina dan dewan pimpinan pusat (DPP) yang terdiri dari posisi ketua umum, sekretaris jendral, bendahara, kepala bidang-bidang, dan departemen-departemen.

KPK memeriksa Anas terkait penyelidikan proyek Hambalang. Pemeriksaan Anas ini merupakan yang pertama kali. Keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang pertama kali diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dalam sejumlah kesempatan.

Nazaruddin mengatakan kalau Anas lah yang mengatur proyek tersebut. Mantan anggota DPR itu bahkan menyebut hasil korupsi proyek itu digunakan Anas untuk biaya pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Hari ini, Anas kembali membantah ada aliran uang PT Adhi Karya selaku rekanan proyek Hambalang ke Kongres di Bandung.

"Tidak ada itu, itu cerita mati, halusinasi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

    Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

    Nasional
    Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

    Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

    Nasional
    IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

    IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

    Nasional
    Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

    Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

    Nasional
    ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

    ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

    Nasional
    Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

    Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

    Nasional
    Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

    Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

    Nasional
    Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

    Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

    Nasional
    Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

    Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

    Nasional
    Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

    Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

    Nasional
    Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

    Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

    Nasional
    Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

    Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

    Nasional
    TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

    TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

    Nasional
    Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

    Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com