Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rendahnya Elektabilitas Partai Islam Dinilai "Missleading"

Kompas.com - 27/06/2012, 12:46 WIB
Sidik Pramono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menyatakan, penilaian mengenai rendahnya elektabilitas Partai Islam adalah missleading.

Romahurmuziy berpendapat, sebenarnya hal itu bukan masalah Islam atau tidak Islam. "Itu masalah partai menengah," sebut Rommy, panggilan akrab pria asal Yogyakarta ini, Rabu (27/6/2012).

Menurut Rommy, penyebabnya ada empat hal. Pertama, karena relatif lemah dalam kemampuan memunculkan pemimpin nasional yang berkarakter kuat. Partai-partai menengah, termasuk PPP, belum memiliki figur yang memiliki jam terbang politik yang memadai dibandingkan dengan partai-partai papan atas.

Partai-partai papan atas, dipimpin oleh politisi berjam terbang lebih dari tiga pemilu, sementara 59 persen masyarakat yang berpendidikan rendah (tidak lulus SD serta lulus SD dan SMP), umumnya menilai partai dari karakter figur pemimpinnya. Akibatnya, partai-partai papan atas diuntungkan oleh kuatnya karakter dan tingginya jam terbang pemimpinnya.

"Jadi, lambatnya regenerasi kepemimpinan dalam parpol alih-alih menjadi persoalan, ternyata justru menjadi faktor yang menguntungkan dalam hal elektabilitas," sebut Rommy.

Penyebab kedua, karena posisi minoritasnya di parlemen, partai-partai menengah yang tidak kunjung bersatu kurang mampu tampil menjadi penggerak manuver politik di tingkat nasional.

Ketiga, karena demokrasi subtansial dibajak oleh demokrasi prosedural yang didominasi kosmetika pencitraan yang berbiaya tinggi. Akibatnya, partai menengah yang relatif terbatas aksesnya kepada sumber-sumber keuangan secara faktual frekuensi penampilannya di media jauh lebih rendah dibandingkan partai papan atas.

Keempat, karena diberikannya ruang yang dominan di media massa atas tampilnya pemikir, pengamat, dan akademisi yang berorientasi politik sekuler. Sedikit-banyak, lontaran-lontaran pemikirannya membentuk opini publik khususnya di kalangan menengah ke atas, yang umumnya kelas menengah itu juga pada gilirannya berperan sebagai local opinion maker.

"Namun, terlepas dari motif dan momentumnya, masukan dari berbagai survei, tetap kita jadikan sebagai masukan untuk perbaikan kinerja ke depan," pungkas Rommy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com