Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rendahnya Elektabilitas Partai Islam Dinilai "Missleading"

Kompas.com - 27/06/2012, 12:46 WIB
Sidik Pramono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menyatakan, penilaian mengenai rendahnya elektabilitas Partai Islam adalah missleading.

Romahurmuziy berpendapat, sebenarnya hal itu bukan masalah Islam atau tidak Islam. "Itu masalah partai menengah," sebut Rommy, panggilan akrab pria asal Yogyakarta ini, Rabu (27/6/2012).

Menurut Rommy, penyebabnya ada empat hal. Pertama, karena relatif lemah dalam kemampuan memunculkan pemimpin nasional yang berkarakter kuat. Partai-partai menengah, termasuk PPP, belum memiliki figur yang memiliki jam terbang politik yang memadai dibandingkan dengan partai-partai papan atas.

Partai-partai papan atas, dipimpin oleh politisi berjam terbang lebih dari tiga pemilu, sementara 59 persen masyarakat yang berpendidikan rendah (tidak lulus SD serta lulus SD dan SMP), umumnya menilai partai dari karakter figur pemimpinnya. Akibatnya, partai-partai papan atas diuntungkan oleh kuatnya karakter dan tingginya jam terbang pemimpinnya.

"Jadi, lambatnya regenerasi kepemimpinan dalam parpol alih-alih menjadi persoalan, ternyata justru menjadi faktor yang menguntungkan dalam hal elektabilitas," sebut Rommy.

Penyebab kedua, karena posisi minoritasnya di parlemen, partai-partai menengah yang tidak kunjung bersatu kurang mampu tampil menjadi penggerak manuver politik di tingkat nasional.

Ketiga, karena demokrasi subtansial dibajak oleh demokrasi prosedural yang didominasi kosmetika pencitraan yang berbiaya tinggi. Akibatnya, partai menengah yang relatif terbatas aksesnya kepada sumber-sumber keuangan secara faktual frekuensi penampilannya di media jauh lebih rendah dibandingkan partai papan atas.

Keempat, karena diberikannya ruang yang dominan di media massa atas tampilnya pemikir, pengamat, dan akademisi yang berorientasi politik sekuler. Sedikit-banyak, lontaran-lontaran pemikirannya membentuk opini publik khususnya di kalangan menengah ke atas, yang umumnya kelas menengah itu juga pada gilirannya berperan sebagai local opinion maker.

"Namun, terlepas dari motif dan momentumnya, masukan dari berbagai survei, tetap kita jadikan sebagai masukan untuk perbaikan kinerja ke depan," pungkas Rommy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com