Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelarangan Fokker 27 Tak Ganggu Operasi TNI

Kompas.com - 26/06/2012, 11:45 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, penghentian sementara kegiatan penerbangan armada pesawat Fokker 27 yang kini tinggal tersisa lima pesawat (http://nasional.kompas.com/read/2012/06/23/01453163/Fokker.27.Dilarang.Terbang.) tak mengganggu kegiatan operasional TNI AU.

Penghentian sementara pemakaian Fokker 27 ini diambil menyusul jatuhnya Fokker 27-500 nomor registrasi 2708 di Kompleks Rajawali TNI AU, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis lalu. ((http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/21/15421920/Pesawat.Fokker.Jatuh.di.Perumahan).

"Mudah-mudahan tidak. Semua akan kami atur sedemikian rupa, sehingga penggunaan pesawat disesuaikan dengan kebutuhan operasi," kata Panglima seusai menghadiri rapat terbatas yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (26/6/2012).

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah meminta agar Fokker 27 tidak diterbangkan karena sudah ada rencana akan dimodernisasi dengan CN295 produksi PT Dirgantara Indonesia. (link http://nasional.kompas.com/read/2012/06/24/09212822/Fokker.27.Segera.Diganti.N295.Buatan.PTDI). Presiden juga mengatakan, Indonesia akan bekerja sama dengan negara lain membeli C130.

Menurut Panglima, ada dua pesawat CN295 yang tiba di Indonesia pada Agustus-September 2012. Pesawat tersebut selanjutnya akan digunakan untuk keperluan operasional TNI AU. Secara keseluruhan, TNI AU akan memeroleh 10 pesawat CN295. Panglima menambahkan, berkaca dari kejadian ini, semua alat utama sistem persenjataan yang tak layak akan segera dievaluasi. TNI akan mengecek kelayakan alutsista tersebut, termasuk kondisi teknisnya.

"Manakala sudah tidak layak lagi, maka kita akan pertimbangkan untuk tidak dioperasikan lagi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com