Membuka Dialog dengan Papua

Pekan lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto berkunjung ke Jayapura dan Timika di Papua serta Manokwari di Papua Barat. Kunjungan itu memang tidak terkait dengan aksi-aksi penembakan ”misterius” di Papua.

Menurut Djoko, kunjungan itu sudah menjadi program Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat di Papua. Kunjungan dimaksudkan membangun dialog untuk memperoleh berbagai aspirasi dari jajaran pemerintah daerah ataupun kelompok masyarakat.

Dialog memang menjadi kunci penyelesaian masalah Papua. Selama ini harus diakui terlalu banyak faksi dan kelompok yang memiliki banyak kepentingan di tanah Papua. Jaringan Damai Papua (JDP) mengklasifikasikan ada sembilan kelompok atau unsur masyarakat di Papua untuk membuka dialog damai.

Sembilan kelompok masyarakat itu adalah warga masyarakat asli Papua, masyarakat Indonesia lainnya yang berasal dari luar Papua, kepala daerah mulai dari bupati hingga gubernur, Kepolisian Negara RI, TNI, perusahaan multinasional ataupun domestik, pemerintah pusat, para gerilyawan, dan orang-orang Papua yang hidup di luar negeri.

Membuka diri

Pertanyaannya, apakah pemerintah pusat benar-benar berkomitmen untuk membangun dialog dengan sembilan unsur masyarakat itu. Tampaknya pemerintah telah membuka diri untuk dapat berdialog dengan kelompok mana pun. Djoko mengatakan, pemerintah terus memetakan segmentasi representasi masyarakat di Papua, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pemerintah terus membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat di Papua, termasuk kelompok OPM. ”Ada utusan khusus presiden untuk hubungan dengan beliau-beliau (kelompok OPM),” tuturnya.

Menurut Djoko, komunikasi yang dibangun pemerintah melalui utusan khusus presiden untuk Papua, yaitu Farid Husein, memang tidak bersifat formal. Namun, proses dialog memerlukan waktu untuk menyamakan persepsi, agenda, ataupun mekanisme dialog.

Situasi dialog

Membuka dialog dengan berbagai kelompok yang berkepentingan di Papua memang tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan penciptaan situasi dialog yang kondusif atau pra-dialog. Koordinator JDP Neles Tebay mengakui, penciptaan situasi pra-dialog itu penting untuk membangun kepercayaan. Untuk itu, diperlukan sikap proaktif pemerintah pusat untuk membuat tim ad hoc.