Kompas.com - 25/06/2012, 18:28 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum ada kejelasan mengenai keberadaan pengarang buku "Lumpur Lapindo File: Konspirasi SBY-Bakrie" Ali Azhar Akbar setelah hilang kontak pada Kamis (21/6/2012). Kuasa hukum Ali mengatakan, Ali sempat mendapat SMS dan telepon bernama ancaman sebelum ia menghilang.

Kuasa hukum Ali, Taufik Budiman, mengatakan, timnya terakhir kali berkomunikasi dengan Ali pada Kamis (21/6/2012). Sejak itu, Ali tak dapat dihubungi kembali. "Terakhir kali saat kami hubungi, beliau mengaku dalam keadaan sehat," ujar Taufik dalam jumpa pers di Pondok Penus, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Senin (25/6/2012).

Taufik mengatakan, saat komuniasi terakhir itu, Ali mengaku sempat mendapat ancaman melalui SMS dan telpon. Hal serupa juga disampaikan oleh rekan dekat Ali, Zulkifli S Ekomei. "Waktu itu Ali bercerita bahwa ada seseorang yang mengajak bertemu, katanya ditunggu di Bandung dan ajakan itu bernada seperti teror," ujar Zulkifli.

"Jadi melalui jumpa pers ini, kami ingin mengabarkan, jika ada yang mengetahui keadaan Ali, kami sangat membutuhkan informasi itu," kata tim kuasa hukum Ali.

Kuasa hukum Ali menyesalkan jika ada tindakan di luar koridor hukum yang menimpa kliennya itu karena hal tersebut akan merugikan terkait proses pengajuan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Rencananya, besok tim kuasa hukum akan meminta kepada polisi untuk memberi perlindungan hukum serta jaminan keselamatan kepada Ali. "Kapasitas Ali sebagai peneliti dan penulis buku sangat penting karena ia memiliki data-data otentik terkait kasus lumpur Lapindo.

Ali diketahui sedang mengajukan permohonan judical review terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang APBN Perubahan 2012. Uji materi itu dimaksudkan untuk membuka masalah penggunaan anggaran pembiayaan pemerintah kepada korban lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Buku karangan Ali yang diterbitkan oleh Indopetro Publishing sejak bulan Mei lalu ini dilengkapi oleh transkrip rekaman eksklusif di "Istana" Cikeas.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Nasional
14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.