FITRA Temukan Potensi Anggaran Ganda

Jakarta, Kompas - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menemukan potensi anggaran ganda dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2012. Penyelenggaraan pilkada sepenuhnya berada di tangan KPU dan Panwaslu Provinsi, tetapi dalam APBD DKI Jakarta telah dialokasikan dana Rp 50,6 miliar untuk sejumlah program.

Temuan itu disampaikan oleh peneliti senior FITRA, Yenny Sucipto, Minggu (24/6), di Jakarta. ”Tugas itu sebenarnya sudah dilakukan oleh desk pilkada. Namun, Pemprov DKI merasa berkepentingan untuk tetap ikut menyelenggarakan programprogram terkait pilkada sehingga ada anggaran ganda,” ujarnya.

Menurut Yenny, beberapa program yang sebenarnya menjadi tugas KPU dan Panwaslu tetapi juga dilakukan Pemprov DKI, antara lain imbauan pilkada damai melalui pemasangan spanduk, deklarasi damai, memfasilitasi penghimpunan produk hukum penyelenggaraan pilkada, sosialisasi pilkada dan peraturannya, pendidikan politik perempuan menjelang pemilu, pembentukan posko bersama, antisipasi konflik, peningkatan peran tokoh dalam menciptakan situasi kondusif, piket siaga, inventarisasi anggota linmas RT RW, serta pelatihan petugas pengamanan TPS.

”Dana itu dialokasikan di Kesbangpol, Satpol PP, serta SKPD otonomi kota dan administrasi. Selain bersifat anggaran ganda, sejumlah program juga terlihat pengerahan birokrasi yang justru mengganggu netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan pilkada,” kata Yenny.

Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Kadhafi, mengatakan, sejumlah pos dalam APBD DKI juga rentan diselewengkan untuk kepentingan pilkada. ”Anggaran iklan, misalnya, alokasinya meningkat drastis dari Rp 7,5 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp 28 miliar pada tahun 2012. Kita tidak bisa mengetahui apakah dana itu digunakan untuk pribadi atau untuk publik karena tidak ada pengawasannya,” kata Uchok.

Selain dana iklan, Uchok juga menyoroti dana Korpri yang naik dari Rp 3 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp 5,2 miliar pada tahun 2012. Sama halnya dengan anggaran gubernur yang naik dari Rp 6,8 miliar (2011) menjadi Rp 8,6 miliar (2012).

”Dana itu bisa saja digunakan untuk keliling wilayah dan kampanye terselubung,” ujar Uchok.

Tidak dianggarkan

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberitaan Komunikasi dan Informasi DKI Cucu A Kurnia menjelaskan, tidak ada anggaran sosialisasi pilkada dalam APBD 2012. ”Pilkada itu bukan tanggung jawab Pemprov DKI untuk melakukan sosialiasi, melainkan tanggung jawab KPU. Jadi, KPU yang akan melakukannya. Kami sama sekali tidak menganggarkannya,” ujarnya.

Mengenai temuan FITRA adanya anggaran iklan sebesar Rp 50 miliar, menurut Cucu, bukan untuk pilkada. ”Yang kami lakukan adalah iklan progress pembangunan yang telah dicapai oleh Pemprov. Lagi pula besarnya tidak sampai Rp 50 miliar,” ujar Cucu.

Cucu mengaku tidak ingat jumlah total anggaran untuk iklan itu. Masalahnya anggaran itu ada di masing-masing unit yang melakukan pembangunan. ”Di humas juga ada anggarannya, tetapi tidak banyak,” jelas dia.

Lebih lanjut, Cucu menjelaskan, besarnya dana hibah dalam APBD 2012 bukan untuk biaya kampanye petahana. Anggaran dana hibah tahun ini hanya lebih besar sedikit dibandingkan tahun lalu. Meningkatnya dana hibah tersebut karena bantuan operasional sekolah, pekan olahraga nasional, dan anggaran KPU.(FRO/ARN)