Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fokker 27 Segera Diganti N295 Buatan PTDI

Kompas.com - 24/06/2012, 09:21 WIB

RIO DE JANEIRO, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta pesawat Fokker 27 tidak diterbangkan karena sudah ada rencana akan dimodernisasi dengan N295 produksi PT Dirgantara Indonesia.

”Ini sesungguhnya domain TNI, khususnya TNI AU. Tetapi sebagai kepala negara, (saya minta) jangan terbangkan dulu F27 karena kita sudah punya rencana untuk memodernisasi, yaitu dengan N295. Kita juga bekerja sama dengan negara lain membeli C130,” kata Presiden, seperti dilaporkan wartawan Kompas J Osdar dari Rio de Janeiro, Brasil, Sabtu (23/6/2012).

PTDI saat ini sudah mempercepat produksi pesawat transport militer menengah N295 guna memenuhi kebutuhan TNI AU yang ingin mengganti Fokker 27. "Kami sudah masuk gigi tiga untuk produksi N295 karena harus mengejar waktu penyelesaian sembilan pesawat pada akhir 2014," kata Sonny Saleh Ibrahim, Asisten Dirut PTDI Bidang Sistem Manajemen Mutu Perusahaan merangkap Pembina Komunikasi Perusahaan.

Percepatan PTDI ini tak hanya terkait kebutuhan operasional TNI AU, tetapi juga karena ikatan bisnis dengan Airbus Military untuk menjadikan PTDI sebagai pusat pengiriman pesawat ini di kawasan Asia Pasifik.

Sonny menjelaskan, pesawat angkut sedang untuk penggunaan di Indonesia akan disebut N295 sebagaimana yang diucapkan Presiden. Untuk pemasaran Asia Pasifik akan disebut CN295, dan untuk penjualan di kawasan lain tetap C295.

Sonny menjelaskan, N295 sangat cocok untuk kondisi geografis Indonesia dalam operasi penerjunan personel yang selama ini dilakukan Fokker 27.

N295 berkapasitas angkut 45 personel, di atas CN235 (35 personel) dan jauh di bawah pesawat transport berat C130 Hercules (90 personel). N295 adalah pewasat multifungsi, bisa untuk operasi militer, logistik, kemanusiaan, dan evakuasi medis.

Pengadaan sembilan pesawat N295 untuk TNI AU ditandatangani Dirut PTDI dan Kementerian Pertahanan pada Pameran Dirgantara Singapura awal 2012.

Sementara itu, terkait musibah Fokker 27, DPR didorong melakukan investigasi. Direktur Institute for Defense, Security and Peace Studies Mufti Makarim— yang dihubungi di Jakarta—meminta DPR tidak mengambinghitamkan usia pesawat yang sudah tua diikuti solusi pengadaan pesawat baru.

"Harus dibuka oleh DPR penyebab utama berulangnya terjadi pesawat jatuh tanpa pernah tuntas diketahui sebabnya. Itu perlu sebagai bahan acuan kebijakan ke depan," ujar Mufti.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin minta semua pihak tak berspekulasi tentang perawatan pesawat Fokker 27. "Bisa saja kita meminta pihak ketiga membantu mengaudit. Kita juga akan memanggil Kepala Staf TNI AU dan petinggi TNI AU untuk dimintai keterangan terkait musibah Fokker 27," ujarnya. (ONG/FER/ANTARA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com