Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tor-tor, Pengakuan Malaysia atas Komunitas Mandailing

Kompas.com - 23/06/2012, 14:07 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, masalah klaim tari Tor-tor oleh Malaysia lebih baik diselesaikan secara diplomasi antarpemerintah kedua negara.

"Mengenai tari Tor-tor ini, jawaban sementara dari kedutaan memang tidak ada klaim dari Malaysia atas tari Tor-tor. Namun, pengakuan Pemerintah Malaysia atas komunitas Mandailing," katanya di Semarang, Sabtu (23/6/2012).

Hal itu diungkapkannya seusai pembukaan seminar "Membangun Ekosistem Industri Kreatif sebagai Upaya Pelestarian Budaya Nasional Berbasis IT" yang diprakarsai Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang.

Menurut Tifatul, klaim yang dimaksudkan adalah pengakuan Pemerintah Malaysia atas komunitas Mandailing yang sudah lebih dari 70 tahun tinggal di negara itu, dengan jumlah anggota komunitas mencapai 50.000 orang.

"Jadi, Malaysia mengakui keberadaan komunitas Mandailing, termasuk seninya, seperti Tor-tor yang disejajarkan dengan tarian kesenian lain, seperti barongsai dari masyarakat China, India, dan sebagainya," katanya.

Dengan pengakuan Malaysia atas komunitas Mandailing, termasuk seninya itu, kata dia, tarian Tor-tor boleh ditarikan di level nasional di Malaysia. "Sebab, Malaysia juga dikomposisi suku-suku dari Indonesia," katanya.

Mengenai pendaftaran budaya nasional itu ke UNESCO (badan PBB yang menangani pendidikan dan kebudayaan) sebagai bagian heritage Indonesia, kata dia, sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Oleh karena itu, Tifatul menilai bahwa permasalahan itu sebaiknya diselesaikan melalui diplomasi pemerintah kedua negara, jangan sampai hal-hal seperti ini menghambat hubungan baik Indonesia dan Malaysia.

"Yang namanya tetangga pasti ada masalah. Tidak mungkin kita bermasalah dengan Nigeria misalnya, karena kejauhan. Namun, karena Malaysia bertetangga, setiap saat bisa saja timbul masalah," kata Tifatul.

Sebelumnya diwartakan bahwa Pemerintah Malaysia menyatakan berkeinginan mengakui tari Tor-tor dan alat musik Gondang Sambilan (Sembilan Gendang) berasal dari Mandailing sebagai salah satu warisan budaya negara itu.

Padahal, masyarakat Sumatera Utara mengenal tarian Tor-tor sebagai salah satu bagian dalam upacara adat untuk menghormati para leluhur mereka. Adapun Mandailing merupakan salah satu suku di Sumatera Utara.

Salah paham

Sebelumnya, Konsul Jenderal Malaysia di Medan, Norlin binti Othman, mengatakan, permasalahan yang muncul soal pengakuan tari Tor-tor dan Gondang Sambilan terjadi akibat kesalahpahaman dalam mengartikan kata "diperakui atau memperakui".

"Diperakui atau memperakui di Malaysia dimaksudkan diangkat atau disahkan atau disetujui, bukan diklaim seperti yang diartikan di Indonesia. Masalah pengartian kata atau kalimat memang tampaknya sering menimbulkan masalah, tetapi dengan penegasan seperti ini, saya harap tidak ada masalah lagi," katanya di Medan, Rabu (20/6/2012).

Dia mengatakan hal itu ketika bertemu dengan anggota DPD dari Sumatera Utara, Parlindungan Purba, yang datang ke Konsulat Malaysia untuk memperjelas permasalahan kasus Tor-tor dan Gondang Sambilan.

Norlin mengatakan, setelah tercatat sebagai bagian budaya di Malaysia, maka Tor-tor dan Gondang Sambilan, sebagai warisan budaya Indonesia yang berasal dari suku Mandailing, bisa lebih berkembang karena mendapat pembinaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com