Pascajatuh, Fokker 27 Lainnya Dihentikan Beroperasi

Kompas.com - 22/06/2012, 15:07 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Peristiwa kecelakaan pesawat Fokker 27 yang jatuh di Kompleks Rajawali, Halim Perdanakusuma, Kamis (21/6/2012), membuat TNI Angkatan Udara berbenah. Lima pesawat Fokker 27 lain yang dimiliki TNI AU berhenti beroperasi demi keselamatan.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama Azman Yunus di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jumat (22/6/2012). "Latihan rutin yang memakai Fokker 27 dihentikan dulu sementara waktu. Kami akan lakukan investigasi internal dulu kenapa pesawat itu bisa jatuh," ucapnya.

Azman mengatakan, TNI AU memiliki enam pesawat Fokker 27. Satu di antaranya, Kamis (21/6/2012) siang, jatuh di permukiman penduduk Kompleks Rajawali. "Semua Fokker 27 saat ini diletakkan di homebase untuk sementara waktu," tutur Azman.

Lima Fokker tersisa itu akan diperiksa kelaikan mesinnya terlebih dulu untuk memastikan keamanan pesawat. Semua pesawat itu baru akan beroperasi setelah hasil investigasi keluar sekitar tiga bulan lagi. Azman memastikan latihan rutin bagi para calon penerbang dan penerbang Skuadron 2 tidak terlalu terganggu setelah ada kecelakaan itu. Pasalnya, jenis latihan bisa dilakukan dengan cara lain, yakni simulator.

"Atau bisa juga dengan menggunakan pesawat jenis lainnya, yakni CN 235," pungkas Azman.

Belum diketahui pasti apa penyebab pesawat latih itu jatuh di permukiman warga. Korban tewas mencapai 11 orang, terdiri dari tujuh anggota Skuadron 2 Landasan Udara Halim Perdanakusuma TNI Angkatan Udara, dan empat warga sipil yang berada di dalam rumah yang tertimpa pesawat.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

    Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

    Nasional
    Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

    Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

    Nasional
    Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

    Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

    Nasional
    Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

    Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

    Nasional
    Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Nasional
    Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

    Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

    Nasional
    Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

    Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

    Nasional
    Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Nasional
    Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

    Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

    Nasional
    Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

    Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

    Nasional
    KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

    KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

    Nasional
    Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

    Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

    Nasional
    Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

    Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

    Nasional
    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Nasional
    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X