Pascajatuh, Fokker 27 Lainnya Dihentikan Beroperasi

Kompas.com - 22/06/2012, 15:07 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Peristiwa kecelakaan pesawat Fokker 27 yang jatuh di Kompleks Rajawali, Halim Perdanakusuma, Kamis (21/6/2012), membuat TNI Angkatan Udara berbenah. Lima pesawat Fokker 27 lain yang dimiliki TNI AU berhenti beroperasi demi keselamatan.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama Azman Yunus di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jumat (22/6/2012). "Latihan rutin yang memakai Fokker 27 dihentikan dulu sementara waktu. Kami akan lakukan investigasi internal dulu kenapa pesawat itu bisa jatuh," ucapnya.

Azman mengatakan, TNI AU memiliki enam pesawat Fokker 27. Satu di antaranya, Kamis (21/6/2012) siang, jatuh di permukiman penduduk Kompleks Rajawali. "Semua Fokker 27 saat ini diletakkan di homebase untuk sementara waktu," tutur Azman.

Lima Fokker tersisa itu akan diperiksa kelaikan mesinnya terlebih dulu untuk memastikan keamanan pesawat. Semua pesawat itu baru akan beroperasi setelah hasil investigasi keluar sekitar tiga bulan lagi. Azman memastikan latihan rutin bagi para calon penerbang dan penerbang Skuadron 2 tidak terlalu terganggu setelah ada kecelakaan itu. Pasalnya, jenis latihan bisa dilakukan dengan cara lain, yakni simulator.

"Atau bisa juga dengan menggunakan pesawat jenis lainnya, yakni CN 235," pungkas Azman.

Belum diketahui pasti apa penyebab pesawat latih itu jatuh di permukiman warga. Korban tewas mencapai 11 orang, terdiri dari tujuh anggota Skuadron 2 Landasan Udara Halim Perdanakusuma TNI Angkatan Udara, dan empat warga sipil yang berada di dalam rumah yang tertimpa pesawat.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

    Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

    Nasional
    Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

    Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

    Nasional
    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Nasional
    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Nasional
    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Nasional
    Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

    Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

    Nasional
    Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

    Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

    Nasional
    Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

    Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

    Nasional
    Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

    Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

    Nasional
    Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

    Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

    Nasional
    Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

    Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

    Nasional
    Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

    Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

    Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

    Nasional
    Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

    Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

    Nasional
    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X