Kompas.com - 22/06/2012, 12:02 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Neneng Sri Wahyuni sebagai saksi untuk salah satu warga negara Malaysia, Muhammad Hasan Bin Kushi, Jumat (22/6/2012). Muhammad Hasan menjadi tersangka karena diduga menghalang-halangi penyidikan kasus dugaan korupsi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hasan juga diduga membantu tersangka kasus itu, Neneng Sri Wahyuni selama pelarian.

"NSW (Neneng Sri Wahyuni) diperiksa sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkat, Jumat.

Neneng tiba di Gedung KPK dengan pakaian serba tertutup seperti saat dia tertangkap penyidik KPK, Rabu (13/6/2012). Istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu enggan berkomentar seputar pemeriksaannya hari ini.

KPK menangkap Neneng di kediamannya di Pejaten, Jakarta Selatan. Neneng diketahui masuk ke Batam, Indonesia, dari Kuala Lumpur, Malaysia, melalui jalur ilegal. Dari Malaysia hingga ke Jakarta, menurut KPK, Neneng didampingi dua WN Malaysia, yakni Hasan dan Azmi Bin Muhammad Yusof.

Sebelumnya Neneng melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, mengaku tidak kenal dengan dua warga negara Malaysia itu. Pembantu Neneng, Camilah, kemarin membenarkan kalau dirinya dan Neneng masuk ke Indonesia dengan ditemani dua WN Malaysia itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

    Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

    Nasional
    Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

    Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

    Nasional
    40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

    40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

    Nasional
    Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

    Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

    Nasional
    Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

    Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

    Nasional
    Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

    Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

    Nasional
    Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

    Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

    Nasional
    Luhut Sang 'Menteri Superior' dan Tugas Baru dari Jokowi

    Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

    Nasional
    Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

    Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

    [POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

    Nasional
    Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

    Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

    Nasional
    Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

    Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

    Nasional
    Daya Pikat NU dan Upaya Mustahil Menjauh dari Politik

    Daya Pikat NU dan Upaya Mustahil Menjauh dari Politik

    Nasional
    Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

    Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

    Nasional
    Akibat jika Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Gagal

    Akibat jika Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Gagal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.