Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Akan Minta Klarifikasi Bertha Herawati

Kompas.com - 22/06/2012, 11:42 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat bakal meminta penjelasan pengurus DPP Partai Demokrat, Bertha Herawati, terkait pencegahan yang dilakukan Imigrasi terhadap dirinya. Pencegahan itu berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus yang melibatkan M Nazaruddin.

"Di DPP ada bidang hukum, tentu akan bekerja. Komisi Pengawas partai juga pasti bekerja," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/6/2012).

Saan mengaku, pihaknya selama ini tak tahu-menahu perihal dugaan keterlibatan Bertha dalam kasus Nazaruddin. Sampai saat ini, kata dia, pihaknya juga belum membicarakan tentang masalah Bertha. "Kami baru dengar (pencegahan itu)," ucapnya.

Saan menjelaskan, Bertha tercatat sebagai Sekretaris Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Demokrat. Namun, kata dia, selama ini Bertha jarang aktif di DPP. Adapun mengenai pencekalan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke penegak hukum.

"Kami serahkan kepada mekanisme hukum. Mungkin ada argumentasi untuk mencekal," kata anggota Komisi III DPR itu.

Bertha adalah notaris dalam pendirian perusahaan Berkah Alam Berlimpah dan Eksekutif Money Changer. Kedua perusahaan itu merupakan anak perusahaan Grup Permai yang dikendalikan Nazaruddin. Informasi di KPK mengungkapkan, peran Bertha antara lain diduga membantu mengamankan aset-aset milik Nazaruddin. Bantuan itu antara lain mengaburkan kepemilikan aset-aset tersebut agar seolah-olah bukan lagi milik Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com