Koruptor Senang Perkaranya Ditangani KPK - Kompas.com

Koruptor Senang Perkaranya Ditangani KPK

Kompas.com - 21/06/2012, 10:35 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com- Hasil pengamatan Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah terhadap penanganan tindak pidana korupsi mengejutkan. Ternyata koruptor lebih senang perkaranya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibanding aparat penagak hukum lainnya.

Alasannya karena penanganan oleh KPK,kepastian hukumannya jelas. Juga harta jarahan uang negara tetap utuh. Sebaliknya jika ditangani aparat penegak hukum lainnya, prosesnya lama, setiap peningkatan status atas perkaranya harus "membayar", juga tak jarang ada tawar menawar soal pasal yang disangkakan sehingga bisa menguras hartanya. 

"Prinsip KPK menangani perkara korupsi yakni cepat, tepat sasaran dan ada kepastian hukum malah disenangi pelaku korupsi," kata Kepala Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, Kamis (21/6/2012) di Semarang, Jawa Tengah.

Eko Haryanto menambahkan, jika tindak korupsi terbanyak dilakukan pejabat negara dan pegawai negeri sipil maka perlu penguatan hukuman. Tidak hanya hukuman penjara seberat-beratnya, juga denda besar mengembalikan keuangan negara tapi perlu ada tambahan hukuman tambahan yakni kerja sosial di daerah terpencil atau luar pulau.

Menurut catatannya, dari banyak terdakwa korupsi yang dibawa ke Pengadilan Tipikor Semarang, hukuman ternyata dinilai ringan. Rata-rata pelaku korupsi divonis dibawah tiga tahun penjara dan ganti kerugian dibawah RP 250 juta. Oleh karena itu, perlu ada revisi atas UU Tipikor, terutama penambahan pasal hukuman tambahan kerja sosial lebih dari setahun bagi pejabat negara atau pegawai negeri, yang rata-rata pelakunya termasuk orang memiliki keahlian dalam bidang kemasyaratan dan pemerintahan.

Ia memberi contoh seorang Sekda yang terbukti korup sebaiknya dikenakan wajib kerja sosial di Timika, misalnya untuk membantu pemberdayaan masyarakat lokal. Cara hukuman tambahan ini mengurangi biaya konsumsi dan kepadatan penghuni penjara serta juga efektif membuat pelaku korupsi jera.

 


EditorFransiskus Sarong

Terkini Lainnya

Anies Akan Kirim Tim ke Istanbul untuk Belajar soal Minibus dan Air

Anies Akan Kirim Tim ke Istanbul untuk Belajar soal Minibus dan Air

Megapolitan
Survei 'Kompas': Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi

Survei "Kompas": Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi

Nasional
Rumahnya Ambruk akibat Tergerus Arus Sungai, Nenek dan Cucu Berhasil Selamat

Rumahnya Ambruk akibat Tergerus Arus Sungai, Nenek dan Cucu Berhasil Selamat

Regional
Gelar Konser Perayaan Ultah Hitler, Dua Pria Polandia Ditahan

Gelar Konser Perayaan Ultah Hitler, Dua Pria Polandia Ditahan

Internasional
Sekolah Rusak Pasca-gempa Banjarnegara, Siswa SD Ujian di Tenda Darurat

Sekolah Rusak Pasca-gempa Banjarnegara, Siswa SD Ujian di Tenda Darurat

Regional
Dishub DKI Akan Evaluasi Semua Kapal ke Kepulauan Seribu

Dishub DKI Akan Evaluasi Semua Kapal ke Kepulauan Seribu

Megapolitan
Brimob Polri Siap Amankan Acara-acara Besar di Tahun 2018

Brimob Polri Siap Amankan Acara-acara Besar di Tahun 2018

Nasional
Sandiaga Hampir Naik Kapal yang Meledak di Kepulauan Seribu

Sandiaga Hampir Naik Kapal yang Meledak di Kepulauan Seribu

Megapolitan
ISIS Klaim Serangan Bom Bunuh Diri yang Tewaskan 57 Orang di Kabul

ISIS Klaim Serangan Bom Bunuh Diri yang Tewaskan 57 Orang di Kabul

Internasional
Survei 'Kompas': Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

Survei "Kompas": Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

Nasional
Punggungnya Terluka, Seekor Penyu Bertelur di Pantai Sukamade Banyuwangi

Punggungnya Terluka, Seekor Penyu Bertelur di Pantai Sukamade Banyuwangi

Regional
'Behind the Scene' Lobi-lobi Memasangkan Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

"Behind the Scene" Lobi-lobi Memasangkan Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Nasional
Digelar pada Agustus 2018, Samosir Music International Butuh Dukungan Nyata

Digelar pada Agustus 2018, Samosir Music International Butuh Dukungan Nyata

Regional
Tak Ada Tilang Saat Uji Coba Penambahan Waktu Ganjil-Genap di Sudirman

Tak Ada Tilang Saat Uji Coba Penambahan Waktu Ganjil-Genap di Sudirman

Megapolitan
Hari Ini, Jokowi Tinjau Bandara Soedirman hingga Kunjungi Korban Gempa

Hari Ini, Jokowi Tinjau Bandara Soedirman hingga Kunjungi Korban Gempa

Nasional

Close Ads X