Greenpeace Dilarang Gelar Aksi Demo di Indonesia - Kompas.com

Greenpeace Dilarang Gelar Aksi Demo di Indonesia

Kompas.com - 20/06/2012, 22:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemenkum dan HAM akan melarang Greenpeace Indonesia melakukan aksi demonstrasi terkait kebijakan pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang merupakan ranah hukum publik.

Hal tersebut dikemukakan Kasie Badan Hukum Sosial Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, Abriana Kusuma Dewi, saat menerima audiensi Koordinator Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing, Rudy Gani, di Jakarta, Rabu.

"Greenpeace sebagai perkumpulan tidak diperbolehkan melakukan aksi demonstrasi. Sebagai perkumpulan mereka hanya dapat menyampaikan tiga hal, yakni ide atau gagasan, sosial dan kultural," kata Abriana.

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing juga melakukan konsultasi dengan Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam serta Staf Ahli Menkum HAM Widi Asmoro. Dalam kesempatan tersebut, mereka membahas kesimpangsiuran status Greenpeace SEA Indonesia Chapter.

Greenpeace Indonesia diketahui kerap mengeritisi pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan menggelar aksi demonstrasi.

Mereka di antaranya melakukan aksi demonstrasi terhadap PLTU milik PT PLN yang berbahan bakar batubara, aksi kampanye kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan yang berbuntut boikot produk CPO Indonesia oleh Amerika, dan menduduki waralaba KFC (Kentucky Fried Chicken) di berbagai daerah.

Senada dengan Abriana, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan HAM RI, Prof Dr Romli Atmasasmita menilai, aktivitas Greenpeace yang kerap menggelar aksi demonstrasi di depan umum sudah menyalahi UU No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Yang jelas yang boleh berdemo itu ormas. Setiap orang yang berada di Indonesia bebas menyatakan pendapat di muka umum asal melapor ke polisi. Kalau perkumpulan juga semua ada aturan mainnya, ada syarat-syaratnya. Mereka terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar kan juga tidak seumur hidup, ada masa berlakunya," ujar Romli.

Menurut dia, Greenpeace Indonesia juga telah melanggar peraturan dalam hal menerima dana asing karena tanpa izin pemerintah. "Dana asing yang masuk harus mendapat izin BI, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi, nggak bisa seenaknya," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini.

Sebagai perkumpulan, Greenpeace juga dilarang mengutip dana dari masyarakat. "Perkumpulan itu bertujuan sosial. Harusnya mereka punya duit untuk disumbangkan ke masyarakat. Kalau mereka cari duit dari masyarakat, bukan lagi perkumpulan lagi," ujarnya.

Kemudian, katanya, pendaftaran Greenpeace Indonesia sebagai badan hukum perkumpulan di Dirjen AHU Kemenkum HAM juga dinilai tidak tepat karena mereka seharusnya mendaftar ke pengadilan.

"Kalau mereka perkumpulan kemudian mendaftar di Dirjen AHU, saya justru nggak mengerti hukum apa yang mereka gunakan. Kalau menggunakan staatsblad, staatsblad-nya nomor berapa," ujarnya


EditorRobert Adhi Ksp

Terkini Lainnya

Bayi Usia 10 Hari Ini Torehkan Sejarah di Kongres AS

Bayi Usia 10 Hari Ini Torehkan Sejarah di Kongres AS

Internasional
Cerita Penjual 'Es Kepal Milo' yang Berdiri 8 Jam Melayani Pembeli

Cerita Penjual "Es Kepal Milo" yang Berdiri 8 Jam Melayani Pembeli

Megapolitan
Prabowo Sering Ajak Anies Ngobrol, tetapi Bukan soal Cawapres...

Prabowo Sering Ajak Anies Ngobrol, tetapi Bukan soal Cawapres...

Nasional
Kesalahan Warga Setiap Kali Melihat Lokasi Kejahatan...

Kesalahan Warga Setiap Kali Melihat Lokasi Kejahatan...

Megapolitan
Calon Jemaah Haji yang Wafat sebelum Berangkat Kini Bisa Digantikan Keluarganya

Calon Jemaah Haji yang Wafat sebelum Berangkat Kini Bisa Digantikan Keluarganya

Nasional
Di Persidangan, Bos First Travel Akan Beberkan soal Aset yang Dibekukan

Di Persidangan, Bos First Travel Akan Beberkan soal Aset yang Dibekukan

Nasional
Rela Antre Berjam-jam demi 'Es Kepal Milo' yang Viral di Medsos...

Rela Antre Berjam-jam demi "Es Kepal Milo" yang Viral di Medsos...

Megapolitan
Elektabilitas Ridwan Kamil-Uu Turun di Survei Indo Barometer, Apa Sebabnya?

Elektabilitas Ridwan Kamil-Uu Turun di Survei Indo Barometer, Apa Sebabnya?

Nasional
Unjuk Rasa, Massa di Aceh Tuntut Eksekusi Cambuk Tetap Digelar di Ruang Terbuka

Unjuk Rasa, Massa di Aceh Tuntut Eksekusi Cambuk Tetap Digelar di Ruang Terbuka

Regional
Banyak Penumpang Southwest Tak Pakai Masker Oksigen dengan Benar

Banyak Penumpang Southwest Tak Pakai Masker Oksigen dengan Benar

Internasional
Ini yang Harus Dilakukan Jokowi agar Pemangkasan 14 Proyek Tak Jadi Titik Lemah

Ini yang Harus Dilakukan Jokowi agar Pemangkasan 14 Proyek Tak Jadi Titik Lemah

Nasional
Mengamuk dan Melukai 3 Warga, Seekor Kerbau Ditembak Polisi

Mengamuk dan Melukai 3 Warga, Seekor Kerbau Ditembak Polisi

Regional
5 Pengakuan Bimanesh soal Fredrich dan Kejanggalan Perawatan Setya Novanto

5 Pengakuan Bimanesh soal Fredrich dan Kejanggalan Perawatan Setya Novanto

Nasional
Tahap Dua Penataan Tanah Abang, dari Blok G hingga 'Skybridge'

Tahap Dua Penataan Tanah Abang, dari Blok G hingga "Skybridge"

Megapolitan
Penutupan Sense Karaoke di Mangga Dua yang Berjalan Tanpa Perlawanan

Penutupan Sense Karaoke di Mangga Dua yang Berjalan Tanpa Perlawanan

Megapolitan

Close Ads X