Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deputi KPK Tak Hadir, Komisi III Debat Panjang Lebar

Kompas.com - 20/06/2012, 12:42 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para politisi di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat berdebat panjang lebar ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (20/6/2012). Namun, bukan masalah kasus korupsi yang diperbedatkan. Mereka berdebat terkait ketidakhadiran dua deputi KPK.

Perdebatan itu diawali dengan sikap Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin yang mempertanyakan ketidakhadiran Deputi Informasi dan Data serta Deputi Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat KPK.

"Apakah sengaja tidak hadir atau karena kenapa?" kata Aziz seusai pimpinan KPK menjawab berbagai pertanyaan para politisi Komisi III dalam RDP sebelumnya.

Aziz meminta agar rapat diskors. Bahkan, politisi Partai Golkar itu meminta agar pimpinan KPK menghadirkan dua deputi itu. Dalam RDP, empat pimpinan KPK hadir yakni Abraham Samad, Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnaen.

Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil yang memimpin rapat lalu meminta pandangan setiap fraksi. Seluruh fraksi sepakat meminta penjelasan terlebih dulu kepada pimpinan KPK mengenai ketidakhadiran jajaran deputi sebelum melanjutkan RDP.

Namun, tak hanya perwakilan fraksi yang berbicara. Satu persatu politisi ikut berbicara mengenai usulan Aziz itu. Berbagai pasal dalam tata tertib serta argumen disebut. Dihadapan belasan kamera televisi, hampir satu jam mereka berdebat tanpa meminta penjelasan pimpinan KPK.

Di tengah perdebatan, Aziz mengaku sadar bahwa tidak perlu seluruh jajaran KPK hadir dalam RDP.  "Satu pimpinan pun yang hadir sah rapat ini. Namun, nuansa rapat perlu didalami karena itu deputi perlu hadir. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara, kok," kata Aziz.

Perdebatan panjang itu berakhir setelah waktu menunjukkan pukul 12.00 WIB. Nasir mengatakan, berdasarkan tata tertib, rapat harus diskors pukul 12.00 WIB untuk makan siang, istirahat, dan shalat. Akhirnya, rapat dihentikan sementara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com