Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ragu, FP Demokrat Akan Undang Lembaga Survei

Kompas.com - 18/06/2012, 11:49 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat akan mengundang lembaga-lembaga survei untuk mengetahui lebih detail mengenai jajak pendapat yang telah dilakukan. Sejumlah jajak pendapat itu menyebut elektabilitas Partai Demokrat terus melorot.

"Nanti kita akan undang lembaga survei untuk paparkan apa saja yang disurvei," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/6/2012).

Nurhayati dimintai tanggapan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang menempatkan Partai Demokrat di urutan ketiga dengan tingkat dukungan sebesar 11,3 persen. Di atas Partai Demokrat, menurut klaim LSI, terdapat Partai Golkar dengan angka 20,9 persen lalu PDI Perjuangan (PDI-P) 14 persen.

Sebelumnya, survei Soegeng Sarjadi Syndicate menempatkan Partai Demokrat juga di posisi ketiga dengan tingkat dukungan sebesar 10,7 persen. Di atas Partai Demokrat terdapat Partai Golkar sebesar 23 persen dan PDI-P 19,6 persen.

Nurhayati mengatakan, selama ini publik hanya menerima hasil survei. Publik tak pernah tahu pertanyaan apa yang ditanyakan ke responden, latar belakang responden, dan hal lainnya. Jika pertanyaan dikaitkan dengan kasus korupsi, maka hal itu menurutnya tentu akan berdampak pada elektabilitas partai.

"Kita tidak mau ada pembodohan. Yang disurvei ini kan selalu dikaitkan dengan persidangan Nazaruddin. Kenapa yang disurvei itu bukannya program pemerintah berhasil atau tidak?" ucapnya.

Menurut Nurhayati, hasil survei yang telah dirilis sejumlah lembaga survei berbeda dengan kenyataan. Dia memberi contoh keadaan di daerah pemilihannya, Malang Raya, Jawa Timur, yang masih menilai positif Partai Demokrat dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Survei ini kan selalu dikaitkan dengan kasus yang melanda kader. Di balik itu banyak program pemerintahan Pak SBY. Program pemerintah yang prorakyat banyak sekali. Kita tidak boleh menafikan keberhasilan Pak SBY seperti jaminan persalinan, program desa internet, dan banyak program lain, yang di dalamnya fraksi dan partai ikut mengawal," kata anggota Komisi I DPR itu.

Ketika ditanya apakah ia yakin tidak akan terjadi penurunan suara Demokrat dalam Pemilu 2014, Nurhayati menjawab, "Insya Allah, kita lihat saja 2014. Saya berharap 148 anggota dewan akan tetap menjadi anggota Dewan di 2014."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com