Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penembakan Mako Tabuni Hingga Tewas Dipertanyakan

Kompas.com - 15/06/2012, 20:03 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim mempertanyakan penembakan oleh aparat keamanan di Papua terhadap Mako Tabuni hingga tewas. Mako Tabuni yang merupakan Koordinator Komite Nasional Papua Barat ditembak mati oleh polisi di distrik Heram, Jayapura setelah coba melarikan diri.

"Mako seharusnya dilumpuhkan oleh polisi meskipun dia membahayakan aparat atau berencana melarikan diri, tindakan dari kepolisian tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia," tegas Ifdal Kasim di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (15/6/2012).

Menurut Kasim, Polda Jayapura seharusnya bisa berbuat dengan profesional terkait dengan penangkapan Mako. Menurut dia Mako Tabuni bukanlah kelompok bersenjata. Ketika polisi melakukan penyergapan dengan jalan kekerasan pasti nalurinya melawan.

Lebih jauh lagi menurutnya pemerintah harus menunjukkan itikad baik dengan mengambil kebijakan yang komprehensif tanpa ambivalensi. Pemerintah terutama aparat kepolisian menurutnya harus segera membangun dialog yang bermartabat dengan semua elemen masyarakat di Papua agar kekerasan tidak berlarut-larut lagi.

"Pemerintah harus segera mungkin melakukan dialog dengan kelompok-kelompok di Papua agar permasalahan Mako tidak terulang lagi untuk kesekian kalinya," tambah Ifdal Kasim.

Seperti yang telah diberitakan, Mako Tabuni ditembak mati oleh polisi Polda Jayapura saat melarikan diri. Menurut keterangan dari Polda Jayapura, Mako merampas pistol petugas ketika melakukan pelarian. Mako juga menodongkan pistol ke arah polisi yang pistolnya dirampas tersebut.

Mako tewas setelah ditembak di bagian paha kirinya.

Menurut Irdhan Kasim, polisi harus melibatkan banyak pihak dalam melakukan penyelidikan terkait kematian Mako yang dituduhkan oleh Polda Jayapura sebagai salah seorang pelaku teror penembakan misterius di Jayapura yang meresahkan masyarakat.

"Polisi seharusnya dalam menembak harus melumpuhkan. Mako jika dituduhkan polisi sebagai pelaku maka ia harus dibawa ke pengadilan bukan ditembak mati," tegas Kasim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com