Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkopolhukam Bantah Hasil Investigasi Kontras

Kompas.com - 15/06/2012, 17:46 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Djoko Suyanto, membantah hasil investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang menyebutkan dugaan bahwa Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Tabuni (MT) sengaja ditembak anggota kepolisian hingga tewas. Menurutnya, hal itu terjadi karena Mako melakukan perlawanan saat ditangkap, bukan disengaja.

"Seandainya kemarin yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, tidak berupaya merebut senjata polisi dan beliau juga tidak membawa senjata api berpeluru, dia tidak diapa-apakan. Ini adalah dinamika di lapangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian," kata Djoko usai mengantar keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Amerika di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jumat (15/6/2012).

Menurutnya, tindakan Mako yang melakukan perlawanan berbeda dengan saat polisi menangkap tiga rekannya, CW, MS dan TS. Mereka tidak melakukan perlawanan, sehingga polisi pun tidak melakukan tindakan pelumpuhan.

"Kontras kan tidak di lapangan. Petugas di lapangan lah yang saya percaya apa yang mereka perbuat. Pesan Presiden sudah sangat dicermati oleh mereka. Mereka tidak akan berbuat lebih. Nyatanya tiga orang temannya ditangkap tidak apa-apa sejauh mereka kooperatif. Jadi silakan kita hormati pendapat Kontras. Tapi Kontras kan tidak ada di sana," jelasnya.

Saat ini, kata dia, setelah mengamankan sejumlah rekan Mako, pihak aparat keamanan tengah menelusuri kemungkinan pelaku-pelaku penembakan lainnya yang diduga terlibat. Mako adalah salah satu orang yang diduga menjadi pelaku penembakan terhadap warga negara Jerman Pieter Dietmar dan satpam sebuah mal di Papua, Tri Surono.

Kepolisian juga sedang mengusut modus operandi dari sejumlah kasus penembakan yang diduga dilakukan kelompok Mako tersebut. "Mereka ini pelaku tindak kejahatan. Jangan dikaitkan dengan yang lain. Kalau tindak kejahatan tidak dilakukan tindakan hukum, negara kita bagaimana. Dan itu tidak hanya di Papua. Kalau kejadian itu di Medan, atau Surabaya, akan sama saja perlakuannya. Jadi lihatlah secara jernih," tandasnya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Papua juga menyebutkan bahwa telah mencoba mengajak berdialog Mako saat penangkapan. Namun, Mako menolak dan mencoba untuk melarikan diri. Polisi mengejar dan mencoba menangkap Mako. Sempat terjadi perebutan senjata.

"Saat moncong senjata mengarah ke petugas yang sedang bergumul dengan Mako, anggota lain terpaksa menembaknya," ujar Kapolda Papua Irjen BL Tobing.

Kepolisian juga menyebut menemukan satu pistol Taurus dengan enam peluru di dalam baju Mako ketika diperiksa di rumah sakit. Di dalam tasnya, menurut keterangan polisi, ada 16 peluru kaliber 38.

Namun, ini dibantah Koordinator Kontras, Haris Azhar. Ia mengatakan, hasil investigasi timnya di lokasi penembakan, saat itu datang tiga mobil dengan pelat nomor sipil. Para penumpang yang berpakaian sipil lalu mendekati Mako.

"Orang berpakaian sipil itu lalu menembaki (Mako)," kata Haris saat diskusi di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/6/2012).

Haris mengatakan, awalnya pihaknya menduga penembakan itu sama seperti penembakan misterius yang selama ini terjadi di Papua. Pasalnya, dalam beberapa jam pertama pascapenembakan, tidak ada keterangan resmi dari kepolisian. Apalagi mereka yang melakukan penyergapan berpakaian sipil.

Ia juga meragukan keterangan kepolisian itu mengenai kepemilikan senjata Mako. Pasalnya, kata dia, pernyataan adanya senjata api dan peluru itu baru belakangan disampaikan kepolisian kepada publik. Haris mengaitkan sikap Polri itu ketika menangani terorisme selama ini, yakni menembak mati target. "Polisi lalu klaim teroris yang akan melakukan penyerangan," ucap dia siang tadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com